Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Dukung Swasembada & Hilirisasi Pangan, Usulkan Ikan Jadi Menu Program MBG

Jakarta, tvOnenews.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan menyatakan komitmennya untuk mendukung program swasembada pangan melalui implementasi kebijakan pemerintah, mendorong hilirisasi, serta memperluas investasi di sektor pangan.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto, juga menyampaikan dukungannya terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mengusulkan ikan, yang kaya akan protein, sebagai salah satu menu utama dalam program tersebut. Menurutnya, ikan memiliki kandungan gizi yang lebih unggul dibandingkan sumber protein lainnya.

"Teman-teman pelaku usaha di daerah akan kita libatkan, nah itu kita sosialisasikan supaya itu diber

ikan kepada masyarakat," kata Yugi usai acara Dialog Kelautan dan Perikanan di Menara Kadin Indonesia, (18/12). Dialog itu digelar dalam rangka mendukung target pemerintah dalam 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Yugi menjelaskan bahwa pelaksanaan program ini akan disesuaikan dengan kondisi daerah. Misalnya, daerah yang memiliki kelebihan hasil tangkapan ikan dapat mendistribusikannya kepada masyarakat, sementara daerah pegunungan yang minim hasil perikanan dapat mengandalkan sumber protein lain seperti ayam atau daging sapi.

Baca Juga

Hilirisasi Baterai EV Halmahera Dongkrak Energi MIND ID 90 Persen, Tapi Emisi Dipangkas 2 Juta Ton CO2e

"Tentu tidak semua daerah yang kelebihan (hasil) ikannya. Kalau memang lebih banyak ikannya dan tidak diserap nah itu kita sosialisasikan, supaya itu diberikan kepada masyarakat. Tapi kalau beberapa daerah pegunungan ya itu tetap mungkin ayam dan daging sapi," jelas Yugi.

Yugi menyebutkan bahwa program swasembada pangan, hilirisasi pangan, dan Program MBG akan menciptakan peluang usaha baru bagi pelaku bisnis di sektor kelautan dan perikanan. Hasil dari dialog tersebut akan diteruskan kepada Asosiasi (Anggota Luar Biasa/ALB) dan Kadin daerah (provinsi) untuk ditindaklanjuti sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing daerah.

"Kadin Daerah (Provinsi) itu kan PR-nya (Pekerjaan Rumahnya), kelebihan, kekurangannya macam-macam kan, atau handicap-nya macam-macam, sesuai dengan kompetensi daerah dan mana potensi daerah itu yang bisa di-expose, nah kita (Kadin Indonesia) mendukung dari segi kebijakannya. Nah mungkin kita fasilitasi juga dengan akses pemodalan," ungkap Yugi.