Miris! DPR Blak-Blakan soal Kondisi Sritex, Bahan Baku Habis dan Banyak Buruh Dirumahkan: Akan Ada PHK Besar-besaran?

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay membeberkan kondisi terkini PT Sri Rejeki Isman (Sritex) yang semakin miris.

Seusai resmi dinyatakan pailit, Sritex yang menjadi salah satu raksasa tekstil terbesar di Indonesia itu kini disebut telah kehabisan bahan baku untuk produksi. Akibatnya, semakin hari semakin banyak buruh yang kini dirumahkan atau tidak bekerja lagi.

Hal itu diungkap Saleh saat merespons kabar lanjutan setelah Mahkamah Agung (MA) yang menolak Peninjauan Kembali (PK) oleh Sritex. 

"Industri tekstil kita sedang berduka. Upaya kasasi yang diajukan oleh PT Sritex ternyata ditolak MA. Itu artinya, PT Sritex tetap dinyatakan pailit," kata Saleh dikutip dari Antara, Kamis (26/12/2024).

"Sayup-sayup saya mendengar sudah ada karyawan yang tidak bekerja. Bahan baku habis. Mau tidak mau, banyak yang sudah dirumahkan. Ini tidak boleh terjadi," ujarnya.

Saleh menilai, pemerintah perlu segera melakukan segala upaya dengan orientasi utama menyelamatkan para karyawan atau buruh yang jumlahnya lebih dari 50.000 orang.

Pasalnya, dampak pailit Sritex akan sangat luas karena sistem produksi dan distribusi akan terkendala.

"Para pekerja bisa saja terancam tidak bisa bekerja. Ada banyak yang khawatir akan terjadi PHK (pemutusan hubungan kerja) besar-besaran," lanjut Saleh.

Anggota DPR dari Fraksi PAN tersebut lantas menyinggung bahwa dalam rapat dengan Komisi VII DPR sebelum putusan MA, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita sempat menjanjikan akan menjamin nasib para karyawan PT Sritex.

Seleh mengingatkan bahwa Menperin berjanji akan akan menjaga dan menyelamatkan buruh Sritex sehingga tidak boleh ada yang di-PHK maupun kehilangan pekerjaan.

"Saya ingat janji Pak Agus Gumiwang Kartasasmita. Kala itu beliau menyebut bahwa apa pun putusan MA, pemerintah akan mengupayakan agar tidak ada PHK. Kebijakan ini kelihatannya juga didasarkan atas arahan Presiden Prabowo," tutur Seleh.

Dia juga menegaskan bahwa pemerintah perlu menjelaskan agar masyarakat paham arah dan orientasi yang akan dilakukan dengan kawalan langsung Presiden Prabowo menangani persoalan Sritex.