Prabowo Kucur Anggaran Rp48,8 Triliun untuk Proyek IKN, Ini Proyek yang Jadi Sasaran

Jakarta, tvOnenews.com – Presiden Prabowo Subianto akhirnya memberikan lampu hijau untuk mengguyur anggaran sebesar Rp48,8 triliun kepada proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) selama lima tahun mendatang.

Anggaran besar ini akan digunakan untuk menyelesaikan beberapa proyek strategis di IKN, menjadikannya siap menjadi ibu kota politik Indonesia pada 2028.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menyampaikan bahwa anggaran tersebut akan dialokasikan secara bertahap untuk memastikan setiap proyek dapat berjalan dengan ketat pengawasan.

“Tentu sekali lagi nanti akan dibagi dalam tahapan-tahapan yang harus dikawal dengan ketat. Yang jelas anggaran tersebut dipersiapkan, dialokasikan agar kami, khususnya OIKN bisa menyelesaikan proyek pembangunan fasilitas atau gedung-gedung yang digunakan untuk parlemen, untuk legislatif dan juga untuk yudikatif,” ujar Agus di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (21/1).

Di kesempatan yang sama,Kepala Otorita IKN (OIKN), Basuki Hadimuljono, menambahkan bahwa proyek utama dengan anggaran Rp48,8 triliun ini akan fokus pada penyelesaian kompleks legislatif, yudikatif, dan ekosistem pendukung lainnya, serta membuka akses ke kawasan WP2 IKN.

“Termasuk juga dalam Rp48,8 triliun ini adalah untuk memelihara dan mengelola prasarana dan sarana yang sudah diselesaikan pada tahap awal tadi,” kata Basuki.

Baca Juga

Airlangga Laporan Paket Stimulus Triwulan I pada Prabowo: Bansos Pangan Hingga WFA Jelang Lebaran

Selain itu, Basuki juga menjelaskan ada proyek-proyek lain di IKN yang dibiayai melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) senilai Rp60,93 triliun. Salah satu proyek besar adalah pembangunan 97 tower apartemen, 129 rumah tapak, serta pembangunan jalan dan multi-utility tunnel sepanjang 138,6 km di kawasan inti pusat pemerintah (KIPP).

“Selama ini yang dikerjakan kan baru sebagian, ini akan kami lanjutkan yang baru dengan KPBU,” imbuhnya.

Dengan komitmen besar dari pemerintah, Basuki optimistis bahwa IKN akan siap untuk dipindahkan secara politik dari Jakarta pada tahun 2028 mendatang.

“Targetnya satu tadi, bahwa tahun 2028 agar bisa ditetapkan IKN ini sebagai Ibu Kota Politik Republik Indonesia,” tegas Basuki, mengakhiri. (agr/rpi)