PBNU Sebut Jatah Tambang untuk Ormas Keagamaan Lebih Banyak Manfaat Ketimbang Mudarat

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ulil Abshar Abdalla, menyebut keputusan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang memberikan jatah tambang ke ormas keagamaan sudah tepat.

Hal ini disampaikan dalam rapat pleno bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Dia menyebut Nahdlatul Ulama juga tidak pernah meminta kepada pemerintah agar diberikan jatah pengelolaan pertambangan.

“Dari pihak kami, jika konsesi ini ada, alhamdulillah. Kalaupun tidak ada juga tidak masalah. Karena kami tidak mengajukan pada awalnya. Jadi ini kami anggap sebagai good will atau niat baik dan insya Allah ini niat baik yang pahalanya banyak dari pihak pemerintah,” ujar Ulil Abshar Abdalla di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025).

PBNU memahami bahwa kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Meski demikian, Ulil memandang kontroversi itu sebagai kontroversi yang sehat karena menguji argumen dari masing-masing pihak.

Sebab, kata dia, di setiap kebijakan publik pasti akan menimbulkan aspek positif dan negatifnya. Namun, Ulil menilai perizinan pengelolaan pertambangan bagi ormas keagamaan lebih banyak manfaatnya daripada mudarat.

Baca Juga

Dedi Mulyadi Evaluasi Tata Kelola Tambang, Proyek Strategis di Bogor Terancam Mangkrak? Ini Penjelasan Wakil Bupati

“Berdasarkan pertimbangan ini kami menyatakan bahwa kebijaksanaan ini sangat tepat. Kontroversi pasti ada, tapi kami lihat bahwa maslahat dari kebijaksanaan ini yaitu konsesi pertambangan untuk ormas keagamaan itu maslahatnya lebih besar daripada mafsadahnya,” jelas Ulil. (saa/nba)