Polri Sidik Kasus Korupsi dan Pencucian Uang terkait Pembiayaan LPEI ke PT DST dan PT MIF, Nilai Kerugian Negara Sangat Besar

Jakarta, tvOnenews.com - Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri resmi memulai penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam pemberian pembiayaan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Dugaan tindak pidana korupsi tersebut merujuk pada pembiayaan LPEI kepada PT Duta Sarana Technology (PT DST) dan PT Maxima Inti Finance (PT MIF) periode 2012 hingga 2016.

Kepala Kortastipidkor, IJP Cahyono Wibowo, mengatakan bahwa kasus ini berpotensi merugikan keuangan negara dalam nominal yang signifikan.

Ia menyebut, pengusutan kasus LPEI tersebut ini berawal dari temuan penyimpangan dalam proses pemberian pembiayaan yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku di LPEI.

"Akibatnya, dana yang disalurkan digunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan awal, berujung pada kerugian negara yang besar. Kami akan menuntaskan penyidikan ini secara profesional guna menemukan tersangka dan memulihkan kerugian negara," kata IJP Cahyono Wibowo dalam keterangan resmi Polri, Sabtu (1/2/2025).

Berdasarkan keterangan penyidik, LPEI yang dinaungi oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu RI) memberikan pembiayaan kepada PT DST yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Baca Juga

Kejagung Tetapkan Empat Tersangka Kasus Korupsi Komoditas Nikel, Ada Eks Pejabat Kementerian ESDM

Pembiayaan itu mengarah pada kredit macet senilai USD 4,125 juta atau sekitar Rp45 miliar sejak tahun 2012 hingga 2014.

Selanjutnya, dengan skema novasi, PT MIF lalu mengambil alih kewajiban PT DST. Akan tetapi, pembiayaan yang diberikan kepada PT MIF juga digunakan tidak sesuai dengan ketentuan.

Dana itu sebagian besar dipakai untuk membayar utang PT DST dan kepentingan lain yang tidak terkait dengan tujuan pemberian kredit.

Selama periode 2014 hingga 2016, LPEI memberikan pembiayaan kepada PT MIF sebesar USD 47,5 juta.

Tetapi, proses pemberiannya penuh dengan penyimpangan dan melanggar ketentuan yang ada, termasuk analisis permohonan kredit yang tidak tepat dan kurangnya monitoring terhadap penggunaan dana.

Hingga pada tahun 2022, PT MIF akhirnya mengalami kebangkrutan dan gagal membayar utang kepada LPEI sebesar USD 43,6 juta.

“Dari hasil penyelidikan yang dilakukan, kami menemukan adanya potensi tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi, di mana dana hasil pembiayaan yang disalurkan digunakan untuk kepentingan pribadi dan perusahaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya,” tambah Cahyono.

Penyidik Kortastipidkor telah memeriksa 27 saksi dan mengumpulkan berbagai dokumen terkait proses pemberian pembiayaan, perjanjian kredit, serta hasil audit yang menunjukkan adanya penyimpangan.

Selain itu, penyidik juga telah berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti BPK RI dan PPATK, untuk mendalami lebih lanjut dugaan pencucian uang dalam kasus ini.

Ke depan, proses penyidikan akan terus dilakukan secara profesional untuk mengidentifikasi tersangka dan mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan.

Penyidik berharap, dengan tuntasnya perkara ini, dapat memberikan efek jera serta menjaga integritas lembaga keuangan negara.

“Penyidikan ini akan terus kami lakukan dengan komitmen tinggi, untuk mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab serta memastikan bahwa keuangan negara dapat dipulihkan,” tutup Cahyono. (rpi)