Kementan Distribusikan 652 Ribu Dosis Vaksin PMK Tahap 2 ke Jawa Timur, Didanai APBN dan APBD

Surabaya, tvOnenews.com – Kementerian Pertanian mendistribusikan 652.300 dosis vaksin penyakit mulut dan kuku (PMK) ke 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.

Pengiriman tahap kedua ini merupakan bagian dari strategi nasional pengendalian PMK yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur.

Penjabat Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menegaskan bahwa program vaksinasi ini menjadi indikator keberhasilan pengendalian PMK di Indonesia.

"Kami memastikan bahwa langkah-langkah yang dilakukan dan disarankan oleh Kementan RI kita lakukan. Kalau ternak di Jatim itu selesai vaksinasinya maka berdampak ke provinsi lain,” ujar Adhy, Selasa (11/2/2025).

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, menekankan pentingnya percepatan vaksinasi serta pelaporan ke Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS).

"Saya yakin cakupan vaksinasi di lapangan lebih tinggi dibandingkan data yang tercatat. Selain vaksin dari pusat, ada juga yang berasal dari APBD, CSR, dan vaksinasi mandiri. Kepala dinas dan POV (red: pejabat otoritas veteriner) Kab/Kota harus memastikan semua data vaksinasi terlaporkan ke iSIKHNAS," kata Agung.

Baca Juga

Gubernur Khofifah Pimpin Misi Dagang dan Investasi Jatim–Arab Saudi, Catatkan Potensi Transaksi Fantastis Rp6,71 triliun

Kementan mengalokasikan 1,69 juta dosis vaksin untuk Jawa Timur dalam dua tahap. Pada tahap pertama, telah disalurkan secara bertahap pada Januari–Maret 2025 sebanyak 822 ribu dosis. Sementara itu, tahap kedua yang berlangsung Juli–September 2025 dialokasikan 868 ribu dosis.

Dari 165 ribu dosis vaksin yang telah didistribusikan, realisasi vaksinasi telah mencapai 84,2 persen. Namun, angka ini diyakini lebih tinggi jika vaksinasi mandiri dan bantuan perusahaan dapat terdokumentasi dengan baik. 

Pemprov Jatim juga telah menetapkan status darurat bencana nonalam akibat PMK melalui Keputusan Gubernur Jatim Nomor 31/2025, yang memungkinkan penggunaan dana tanggap darurat untuk pengadaan vaksin.

"Keputusan ini menjadi dasar kebijakan penting agar daerah bisa mengakses anggaran tanggap darurat dan memastikan pasokan vaksin mencukupi," tambah Agung.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Timur, Indiyah Aryani, berharap vaksinasi dapat terus berjalan hingga Jawa Timur bebas dari PMK. 

"Dengan cakupan vaksinasi yang tinggi, kami optimistis penyebaran virus dapat ditekan ke level terendah," kata Indiyah.