Peringatan Tegas Zulhas ke Pihak Penggilingan Padi, Beli Gabah di Bawah Rp6.500/kg Bisa Dipanggil Polisi!

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), menegaskan bahwa pihak penggilingan padi bisa berurusan dengan polisi jika  membeli gabah kering panen (GKP) dengan harga di bawah Rp6.500 per kilogram.

Hal itu ditegaskan Menko Pangan dalam rangka mengingatkan bahwa harga tersebut merupakan ketetapan pemerintah yang harus dipatuhi semua pihak.

Kebijakan penetapan harga gabah tersebut dibuat demi kesejahteraan petani dan kestabilan harga beras di pasaran.

"Saya minta (penggiling padi) jangan main-main, kalau enggak nanti bisa dipanggil sama Polres," ujar Menko Pangan Zulhas dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Zulhas menyampaikan hal itu seusai menghadiri Rapat Koordinasi bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, Wamen BUMN Kartiko Wirjoatmodjo, dan Direktur Utama Perum Bulog Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya.

Zulhas menegaskan, harga GKP Rp6.500 per kilogram merupakan ketentuan yang telah diputuskan pemerintah dan wajib dipatuhi oleh penggilingan padi.

Baca Juga

Pengadaan Beras BULOG di Jawa Timur Tembus 979 Ribu Ton, Lampaui Target 110 Persen

Namun, ia mendapat laporan bahwa masih ada penggilingan yang membeli gabah dengan harga lebih rendah, seperti yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan.

Karena itu, ia meminta agar semua pihak, termasuk penggilingan, mengikuti aturan agar petani tidak dirugikan.

Zulhas juga menekankan bahwa pemerintah akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut.

"Penggilingan padi harus Rp6.500 (per kg). Pak Mentan, Pak Mendagri, kita awasi bareng-bareng," ucapnya sambil menoleh ke arah Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri dalam konferensi pers tersebut.

Lebih lanjut, Zulhas kembali mengingatkan bahwa penggilingan padi harus membeli gabah sesuai harga yang sudah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

"Saya minta jangan main-main, kalau enggak nanti bisa dipanggil sama Polres, karena itu sudah instruksi Presiden, Rp6.500 (per kg), tidak boleh ditawar-tawar. Siapapun yang beli, penggilingan siapapun harus Rp6.500 (per kg)," tegasnya.

Diketahui, pemerintah telah menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram untuk panen raya 2025.

Kebijakan ini mulai berlaku sejak 15 Januari 2025 dan mencakup pembelian oleh pemerintah maupun penggilingan swasta di seluruh Indonesia.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

"Pembaruan kebijakan HPP diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani serta mendorong gairah petani untuk meningkatkan produksi sekaligus memperkuat cadangan beras pemerintah," ujar Arief dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (4/2).

Ia menambahkan bahwa upaya pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan dilakukan dengan memastikan produsen mendapatkan harga yang layak atas hasil panennya.

"Untuk itu, kebijakan HPP bagi gabah kering panen di tingkat petani yang telah menjadi pionir dalam menjaga harga di petani, terus diperkuat di 2025 ini," katanya.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan bahwa penyerapan GKP sesuai HPP Rp6.500 per kilogram merupakan komitmen Presiden untuk mensejahterakan petani.

"Swasembada itu adalah prioritas dari Presiden yang harus mampu kita penuhi. Artinya stok nasional harus cukup dan petaninya juga wajib sejahtera. Oleh karena itu, Presiden sudah memutuskan HPP-nya Rp6.500 dan Bulog ditargetkan 3 juta," ujar Wamentan. (ant/rpi)