UU Minerba Buka Jalan UMKM dan Koperasi Jadi Juragan Tambang, Peneliti: Tak Lagi Dikuasai Raksasa!
- Dok. Kementerian ESDM
Jakarta, tvOnenews.com – Revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) yang disahkan pemerintah bersama DPR, membawa angin segar bagi pelaku usaha kecil.
Peneliti dan akademisi menilai regulasi baru ini membuka peluang emas bagi koperasi dan UMKM untuk terjun langsung ke industri tambang yang selama ini dikuasai raksasa korporasi.
Salah satu poin yang disoroti adalah perubahan skema pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).
Jika sebelumnya hanya melalui lelang, kini ditambahkan skema prioritas yang memberi keistimewaan bagi koperasi, UMKM, serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Peneliti The Reform Initiative sekaligus dosen Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Unggul Heriqbaldi, menilai revisi UU Minerba ini sebagai langkah afirmatif yang mampu mendobrak dominasi perusahaan besar di sektor tambang.
“Sebelumnya, ini adalah sebuah sektor yang didominasi oleh perusahaan besar. Ini merupakan langkah afirmatif yang dapat meningkatkan keterlibatan pelaku usaha kecil dan menengah serta memperluas kesempatan kerja di sektor ini,” kata Unggul saat dihubungi awak media, Kamis (20/2).
Ia optimistis kehadiran pelaku UMKM dan koperasi akan memunculkan banyak pemain baru yang dapat menciptakan persaingan sehat, meningkatkan inovasi, dan meratakan manfaat ekonomi di sektor tambang.
“Dengan semakin banyaknya pemain, diharapkan persaingan menjadi lebih sehat, inovasi meningkat, dan manfaat ekonomi lebih merata,” tambahnya.
Meski begitu, Unggul tak menampik ada tantangan besar yang menanti UMKM dan koperasi. Sektor pertambangan dikenal padat modal (capital intensive), penuh risiko, serta membutuhkan keahlian teknis yang tinggi.
“Hal ini dapat menjadi tantangan besar bagi UMKM dan koperasi yang baru masuk ke sektor ini, terutama dalam hal akses pembiayaan, kepatuhan regulasi, dan penerapan standar keselamatan dan lingkungan,” katanya.
Agar UMKM dan koperasi tak sekadar jadi ‘pemanis’ kebijakan, Unggul mendorong pemerintah turun tangan dengan memberi dukungan nyata.
Di antaranya suntikan dana bergulir untuk modal awal, insentif fiskal, serta pelatihan manajerial dan teknis agar pelaku usaha kecil bisa benar-benar bersaing di dunia tambang.
“Perlu juga pendampingan teknis dan manajerial. Pemerintah harus menyediakan pelatihan dan asistensi teknis bagi UMKM dan koperasi agar mereka mampu beroperasi secara efisien, mematuhi standar lingkungan, serta mengelola bisnisnya secara profesional,” tegasnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan agar regulasi memastikan UMKM dan koperasi tidak sekadar dijadikan subkontraktor oleh konglomerat tambang. Justru, harus diciptakan skema kemitraan sehat yang memberi ruang bagi UMKM tumbuh mandiri.
“Tak hanya itu, harus ada skema kemitraan yang sehat. Itu artinya, regulasi harus memastikan bahwa UMKM dan koperasi tidak hanya menjadi ‘subkontraktor’ pasif bagi perusahaan besar, tetapi benar-benar memiliki peluang berkembang secara mandiri dalam rantai pasok industri pertambangan,” tutup Unggul.
Dengan peluang besar ini, UMKM dan koperasi tak lagi hanya jadi penonton. Mereka bisa mulai menata mimpi menjadi “Juragan Tambang” di negeri sendiri. Namun, semua itu akan terwujud jika pemerintah benar-benar serius mengawal regulasi ini dari atas hingga ke lapangan. (agr/rpi)
Load more