Fakta Baru Dugaan Korupsi Pertamina, Kejagung: Kerugian Negara Rp193,7 Triliun Hanya di 2023, dari 2018 ke 2022 Masih Dikorek

Jakarta, tvOnenews.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap fakta baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.

Ternyata, kerugian negara sebesar Rp193,7 triliun hanya hitungan per tahun 2023 saja.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar kepada wartawan, Rabu (26/2/2025).

"Rp193,7 triliun itu di tahun 2023. Ada beberapa komponen, kemarin sudah dibaca. Setidaknya ada lima komponen itu kan. Dari sisi import terhadap minyak mentah, kemudian ada dari produk kilang, ada bentuk kompensasi, dan subsidi," ucap Harli.

Harli menjelaskan, kerugian negara pada setiap tahunnya bisa saja berbeda.

Pasalnya, ada lima komponen yang jadi patokan untuk menghitung kerugian itu.

Baca Juga

PB HMI Apresiasi Pemerintah atas Stabilitas Harga BBM dan Penguatan IPR

"Kan harus dilihat, apakah di 2000 sebelumnya nilainya tetap atau tidak tetap, atau ada atau tidak ada, misalnya. Nah, semua itu tentu didasarkan pada fakta-fakta nanti yang disampaikan oleh penyidik kepada ahli untuk menghitung secara general," katanya.

Harli mengatakan, total kerugian negara di kasus tersebut bisa saja angkanya fantastis. Akan tetapi, untuk total kerugian seluruhnya masih didalami.

"Nah, bagaimana dengan karena tempusnya (waktu kejadian) kan di 2018 sampai 2023. Nah, nanti juga kita akan melihat, mendorong penyidik, apakah bisa di-trace sampai mulai dari tahun 2018 ke 2023 secara akumulasi. Kita juga mengharapkan kesiapan ahli untuk melakukan perhitungan terhadap itu," katanya.

Sebelumnya diberitakan, modus yang dilakukan dalam kasus tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama atau KKKS tahun 2018-2023, sungguh culas.

Dalam kasus ini modusnya adalah mengoplos bensin jenis Pertalite dengan Pertamax. Hal itu dilakukan oleh Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaaan lewat pengadaan produk kilang.

Riva membeli bahan bakar minyak (BBM) Ron 90 dengan harga BBM Ron 92. Lalu, kemudian dioplos.

”Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS (Riva) melakukan pembelian (pembayaran) untuk Ron 92, padahal sebenarnya hanya membeli Ron 90 atau lebih rendah (dari Ron 92) kemudian dilakukan blending di storage atau depo untuk menjadi Ron 92,” ujar Harli, Selasa, 25 Februari 2025.

Apa yang ini dilakukan ini merugikan masyarakat triliun rupiah. Berdasar penghitungan awal, dalam kasus ini kerugian keuangan negara mencapai Rp193,7 triliun.

Sebab, selain modus oplos BBM Pertalite dengan Pertamax, juga dilakukan modus lainnya. Seperti, ekspor minyak mentah dalam negeri, impor minyak mentah lewat broker, serta impor BBM melalui broker.

(rpi/vsf)