DPR Minta Pupuk Bersubsidi Dijual Langsung di Desa, Ini Alasannya

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Melchias Markus Mekeng meminta pupuk bersubsidi dijual langsung di desa.

Menurutnya, penjualan pupuk tersebut dapat disalurkan ke pengusaha lokal di desa dengan menggandeng bank negara, misalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang memiliki jaringan sampai ke desa.

“Itu akan efektif memotong rente-rente dalam bisnis pupuk selama ini,” kata Mekeng dalam keterangan tertulis, Selasa (4/3/2025).

Legislator Partai Golkar ini menilai pupuk yang dijual langsung melalui pengusaha lokal di desa akan menghasilkan harga yang lebih murah. Selain itu, cara ini dinilai dapat memberantas mafia pupuk.

“Selama ini, yang bikin mahal karena diambil ke kabupaten. Jika pupuk jual langsung di desa, lewat pengusaha lokal di desa, pasti lebih murah. Mafia yang bermain juga pasti berkurang karena rantai penyaluran pupuk sudah lebih dekat dengan petani,” jelas Mekeng.

Lebih lanjut, anggota Komisi XI DPR ini mengungkap hasil pertemuan dengan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Kelompok Tani (Poktan) pada pekan lalu.

Baca Juga

TNI AL Gagalkan Rokok Ilegal dan Pupuk Subsidi, Kerugian Negara Capai Rp1,8 Miliar

Dalam pertemuan dengan BAKN, Mekeng menyebut kedua kelompok ini menyatakan belum siap terlibat dalam mekanisme baru penyaluran pupuk bersubsidi.

Hal itu karena adanya perubahan skema distribusi pupuk subsidi berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.

Adapun menurut Perpres, pupuk subsidi disalurkan langsung ke Gapoktan di daerah. Mekeng menuturkan tujuan dari Perpres itu yakni memotong rantai distribusi pupuk subsidi agar langsung dari pabrik ke petani.

“Untuk membangun toko atau memberdayakan masyarakat setempat, jika ada yang ingin menjadi penyalur pupuk, BRI bisa memberikan modal kerja kepada mereka,” kata Mekeng.

“Dengan begitu, petani tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk mengambil pupuk ke kota, yang membuat harga semakin mahal,” tambahnya.

Selain itu, Mekeng juga menilai skema tersebut dapat membantu mewujudkan swasembada pangan sebagai program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto.

“Jika praktik ini (mafia pupuk) terus terjadi, tujuan baik dari Perpres ini tidak akan berjalan optimal, dan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan akan sulit tercapai,” tandas Mekeng. (saa/nsp)