Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Pekerja Indonesia Perlu Banyak Evaluasi, Bandingkan dengan Negara Lain yang Sudah Bisa Genjot Ekonomi

Jakarta, tvOnenews.com – Kondisi jaminan sosial di Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang sudah lama melaksanakan jaminan sosial, masih perlu banyak pembenahan dari sisi regulasi dan pelaksanaannya. 

Pengelolaan dana pensiun di berbagai negara justru sudah sangat membantu perekonomian negaranya, seperti dana kelolaan pensiun di Belanda 210% dari PDB, Islandia 194% dari PDB, Denmark 175% dari PDB, Australia 128.7% dari PDB, Singapura 86.8% dari PDB, Hong Kong 54% dari PDB, Tiongkok 45% dari PDB, Malaysia 60% dari PDB, Jepang 37%dari PDB, dan Taiwan 39% dari PDB.

Berbeda dengan Jaminan Pensiun di Indonesia yang masih rendah, dan nilainya jauh di bawah negara-negara yang telah disebut di atas, yang masih sekitar 6% dari PDB.

Tentunya, dana kelolaan jaminan pensiun akan sangat mendukung perekonomian Indonesia, namun belum optimal bila dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia.

Hal ini disampaikan pada diskusi terbatas yang diselenggarakan oleh Institut Hubungan Industrial Indonesia (IHII) pada 27 Februari 2025 lalu dengan pembahasan terkait upaya memajukan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Turut hadir sebagai pembicara pada kegiatan tersebut Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Decky Haedar Ulum, Direktur Perencanaan Strategis dan TI BPJS Ketenagakerjaan Zainudin, dan Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar.

Baca Juga

RI Tegaskan Komitmen Transisi Energi yang Melindungi Lingkungan Hidup sekaligus Pekerja di Forum Global

Para pemateri memaparkan tantangan jaminan sosial ketenagakerjaan saat ini dan masa depan, serta peran jaminan sosial ketenagakerjaan untuk mendukung perekonomian nasional, perusahaan dan pekerja atau buruh.

“Untuk mendukung kemajuan jaminan sosial ketenagakerjaan ke depan, penting jaminan sosial menjadi inklusif, adaptif dan berkelanjutan, maka IHII mendorong segera diimplementasikannya JKK dan JKM bagi pekerja informal miskin yang bersumber dari APBN dengan merevisi PP nomor 76/2015 dan sektor mikro dengan merevisi Perpres nomor 109/2013,” ungkap Timboel dalam keterangan yang diterima, Kamis (6/3/2025).

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan negara.

BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik di Indonesia yang bertanggung jawab menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja Indonesia melalui 5 program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JKM).