Dirut Pertamina Simon Aloysius Sebar Nomor HP Pribadi, Masyarakat Bisa Mengadu Langsung ke WA Ini soal BBM: Bukan Admin

Jakarta, tvOnenews.com - Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius menegaskan bahwa perusahaannya terbuka terhadap masukan dan kritik dari masyarakat demi memastikan kualitas BBM tetap sesuai standar.

Guna membangun lagi kepercayaan publik, Simon bahkan telah menyebar nomor pribadinya agar masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan.

"Saya juga sudah menyampaikan selain call center 135, saya juga memberikan nomor pribadi yang bisa menerima pesan dari masyarakat seandainya menemukan kegiatan ataupun kualitas ataupun hal-hal yang dirasa perlu untuk ditindaklanjuti oleh PT Pertamina," kata Simon saat konferensi pers bersama Jaksa Agung, di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (6/3/2025).

Simon memastikan akan membaca dan membalas setiap masukan serta kritik yang diterima terkait kualitas BBM.

Ada pun nomor handphone serta Whatsapp pribadi Simon adalah 081417081945.

"Banyak sekali masukan, banyak sekali pesan yang masuk dan saya juga menyampaikan nomor itu memang saya pegang sendiri dan saya membalas sendiri, jadi tidak menggunakan admin," imbuh dia.

Baca Juga

Rektor Unsoed Tersandung Kasus Korupsi, Pengamat Desak Evaluasi Sistem Pendidikan

Pada kesempatan itu, Simon juga meminta maaf jika masih ada banyak pesan yang belum sempat ia balas.

"Saya mohon maaf kalau mungkin banyak yang belum sempat terbalas karena biasanya ketika ada waktu yang sesuai pada malam hari saya membalas pesan-pesan yang masuk sebagai wujud dari keseriusan dan semangat kita bersama untuk semakin mendorong kualitas pelayanan Pertamina menjadi lebih baik," kata dia.

Sementara itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) masih terus menyelidiki kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang melibatkan PT Pertamina Subholding serta KKKS untuk periode 2018–2023.

Hingga kini, sembilan orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Dugaan modus operandi dalam kasus ini salah satunya berupa pencampuran minyak berkadar oktan rendah dengan minyak oktan tinggi serta pengadaan bahan bakar melalui sistem penunjukan langsung tanpa proses lelang.

Akibat tindakan tersebut, harga BBM yang diperoleh menjadi jauh lebih mahal dibanding harga seharusnya.

Kerugian negara akibat praktik korupsi ini diperkirakan mencapai Rp193,7 triliun, menjadikannya sebagai salah satu skandal korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia.