Menhub Tegaskan SKB Angkutan Barang Tak Akan Direvisi Meski Diwarnai Ancaman Mogok

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhy menegaskan bahwa Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai pengaturan angkutan barang tidak akan direvisi demi menjaga kelancaran arus mudik dan balik Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah.

Meskipun kebijakan tersebut mendapat penolakan dari kalangan pengusaha truk, pemerintah tetap berkomitmen untuk memprioritaskan kenyamanan dan keamanan pemudik.

"Kira-kira kalau kita revisi lagi, mau jadi seperti apa jalannya nantinya? Saya kembalikan ke media coba, apa yang akan terjadi?" ujar Dudy seusai Rapat Koordinasi Persiapan Angkutan Lebaran 2025 bersama lintas kementerian dan lembaga di Jakarta, Jumat (14/3) malam.

Pengusaha Truk Ancam Mogok Nasional

Penegasan Menhub ini disampaikan menanggapi rencana aksi mogok nasional yang akan dilakukan oleh pengusaha truk yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) pada 20 Maret 2025. Aksi mogok ini merupakan respons atas kebijakan pembatasan operasional truk selama masa mudik Lebaran, yang dianggap merugikan pengusaha angkutan barang.

Pemerintah telah menetapkan kebijakan pembatasan operasional truk di jalan tol utama, seperti Tol Jakarta-Merak dan Jakarta-Cikampek, selama periode arus mudik dan balik Lebaran. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi potensi kemacetan dan memastikan kelancaran perjalanan para pemudik.

Baca Juga

Tak Ingin Rayakan Ramadan dengan Denada, Ressa Rossano Pilih Ibu Angkat: Tetap Sama Mama Ratih

"Kalau truk tetap beroperasi saat arus mudik, itu bisa menyebabkan kesesakan luar biasa di jalur utama, terutama di tol-tol strategis. Kita tidak ingin itu terjadi," jelas Dudy.

Prioritaskan Kelancaran Arus Mudik

Menhub menegaskan bahwa kebijakan ini diambil untuk memastikan masyarakat yang melakukan perjalanan mudik dapat sampai ke kampung halaman dengan aman dan nyaman. Dia mengakui bahwa tidak semua pihak akan merasa puas dengan keputusan tersebut, namun fokus utama pemerintah adalah kelancaran dan keamanan perjalanan selama periode Lebaran.

“Saya ingin memastikan bahwa para pemudik bisa kembali ke kampung halaman dengan aman, nyaman, dan terhindar dari kemacetan. Itu adalah harapan saya,” tegas Dudy.

Meski mendapat protes dari kalangan pengusaha truk, Dudy menyatakan bahwa pemerintah tetap membuka ruang dialog untuk mencari solusi terbaik tanpa mengorbankan kenyamanan masyarakat selama arus mudik.

“Tidak semua kepala bisa kita senangkan. Tapi yang terpenting adalah masyarakat bisa terlayani dengan baik,” katanya.

Risiko Jika Kebijakan Direvisi

Menhub memperingatkan bahwa jika kebijakan ini direvisi atau dilonggarkan, risiko terjadinya kemacetan parah di jalan tol utama tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, kebijakan ini tetap diberlakukan demi kelancaran perjalanan para pemudik.

“Kita sudah memperhitungkan segala risikonya. Kalau kebijakan ini diubah, bisa-bisa jalur mudik akan macet total. Itu yang kita hindari,” ujarnya.

Aksi Mogok Pengusaha Truk Tetap Jalan

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) telah mengeluarkan surat edaran terkait rencana aksi mogok nasional mulai 20 Maret 2025. Mogok ini dipicu oleh kebijakan pembatasan operasional truk di jalan tol selama periode mudik Lebaran yang dianggap merugikan pelaku usaha.

Ketua DPP Aptrindo, Gemilang Tarigan, menandatangani surat edaran yang berisi instruksi kepada para pengusaha truk untuk menghentikan operasional sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Kementerian Perhubungan.

Meski dihadapkan pada ancaman mogok nasional, Menhub berharap para pengusaha truk dapat memahami tujuan utama dari kebijakan tersebut, yaitu menciptakan kelancaran dan kenyamanan bagi masyarakat dalam melakukan perjalanan mudik dan balik Lebaran.

"Kalau mereka mau mendukung kelancaran angkutan Lebaran ini, tentu saya sangat menghargai. Tapi kalau tetap menolak, pemerintah tetap akan menjalankan kebijakan ini demi kepentingan masyarakat," tutup Dudy. (ant/nsp)