News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Respons Antam soal Klaim 1,1 Ton Emas Crazy Rich Surabaya Budi Said yang Ditolak MA, Tak Jadi Bayar Rp1,1 Triliun

Corporate Secretary Division Head Antam, Syarif Faisal Alkadrie, menyatakan pihaknya masih menunggu salinan resmi putusan MA untuk memahami detail putusan skandal Budi Said.
Sabtu, 22 Maret 2025 - 19:10 WIB
Ilustrasi emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk.
Sumber :
  • mind.id

Jakarta, tvOnenews.com – PT Aneka Tambang Tbk (Antam) akhirnya bisa bernapas lega setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan peninjauan kembali (PK) yang diajukan perusahaan.

MA diketahui resmi menolak klaim Budi Said terkait kekurangan 1,1 ton emas senilai Rp1,1 triliun.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Keputusan ini sekaligus membatalkan putusan PK sebelumnya yang memenangkan gugatan pengusaha asal Surabaya tersebut.

Corporate Secretary Division Head Antam, Syarif Faisal Alkadrie, menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu salinan resmi putusan MA untuk memahami detail keputusan tersebut.

"Berkaitan dengan hal tersebut, Perusahaan saat ini masih menunggu Salinan Putusan resmi dari MA, untuk melihat secara detail dan menyeluruh atas putusan dimaksud. Perusahaan mengapresiasi MA dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dan upaya dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum," ujar Syarif dalam keterbukaan informasi, dikutip Sabtu (22/3/2025).

Syarif juga menegaskan bahwa putusan ini tidak mempengaruhi operasional Antam. Bisnis perusahaan tetap berjalan normal sesuai prinsip tata kelola yang baik dan regulasi yang berlaku.

"Sementara itu, dikarenakan belum diterimanya Salinan Putusan resmi dari MA, Perusahaan belum dapat mengkaji lebih lanjut dampaknya terhadap keuangan Perusahaan. Namun dapat kami sampaikan bahwa Perusahaan berada dalam kondisi keuangan yang kuat dan terus menjalankan bisnisnya seperti sedia kala," jelasnya.

Perjalanan Kasus Antam dan Crazy Rich Surabaya Budi Said

Menurut situs resmi Mahkamah Agung, perkara dengan nomor 815 PK/PDT/2024 ini diputus pada 11 Maret 2025 oleh majelis hakim yang diketuai Suharto dan beranggotakan Syamsul Ma'arif, Hamdi, Lucas Prakoso, serta Agus Subroto.

Dalam amar putusan yang dikutip dari detikNews, MA menyatakan "mengabulkan PK, membatalkan PK Pertama, mengadili kembali, dan menolak gugatan." Artinya, MA resmi membatalkan putusan PK sebelumnya yang memenangkan Budi Said dan mewajibkan Antam membayar 1,1 ton emas atau Rp1,1 triliun.

Pada putusan tahun 2023, MA sempat menginstruksikan Antam untuk membayar 1,1 ton emas atau setara Rp1,109 triliun kepada Budi Said. Namun, setelah fakta baru muncul, Antam kembali mengajukan PK kedua yang akhirnya dikabulkan MA.

Kasus ini semakin rumit setelah Budi Said terbukti terlibat dalam manipulasi jual beli emas Antam dalam skandal korupsi yang ditangani Kejaksaan Agung.

Pada 2024, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara kepadanya. Putusan ini diperberat oleh Pengadilan Tinggi Jakarta menjadi 16 tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar.

Fakta tersebut menjadi salah satu pertimbangan utama MA dalam mengabulkan PK kedua yang diajukan Antam.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Dengan keputusan MA ini, Antam resmi terbebas dari kewajiban membayar 1,1 ton emas atau sekitar Rp1,1 triliun kepada Budi Said.

Perusahaan emas pelat merah itu memastikan kondisi keuangan mereka tetap stabil dan operasional berjalan normal dan tetap akan menjalankan bisnis secara transparan dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. (rpi)

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Basarnas Perluas Dukungan Helikopter SAR ke NTB dan NTT, Ini Perannya

Basarnas Perluas Dukungan Helikopter SAR ke NTB dan NTT, Ini Perannya

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) memperluas dukungan armada helikopter untuk operasi pencarian dan pertolongan (SAR) ke wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Jam Operasional Transum di Jakarta Disesuaikan saat Konser Guns N’ Roses dan BTS

Jam Operasional Transum di Jakarta Disesuaikan saat Konser Guns N’ Roses dan BTS

Jam operasional transportasi umum di Jakarta akan disesuaikan saat konser Guns N’ Roses dan BTS digelar. Bukan cuma soal transportasi, keamanan dan kenyamanan, Pramono menyebut pihaknya menyiapkan pengaturan lalu lintas dan OMC jika diperlukan.
Tak Dengar Saran PSSI, Yordania Resmi Ubah Venue Vs Australia 

Tak Dengar Saran PSSI, Yordania Resmi Ubah Venue Vs Australia 

Keputusan ini berbeda saat PSSI memberikan saran pada Yordania FA untuk memindahkan pertandingan Timnas Indonesia agar tak digelar di Stadion Amman. 
Hyundai-Kia Gandeng BASF Ciptakan Jok Mobil Ramah Lingkungan, Bisa Dibongkar dan Didaur Ulang

Hyundai-Kia Gandeng BASF Ciptakan Jok Mobil Ramah Lingkungan, Bisa Dibongkar dan Didaur Ulang

Hyundai akan menerapkan konsep tersebut pada proyek Kia EV3 Study Car 2.0, mobil listrik yang dikembangkan dari Kia EV3.
Jaga Pasokan Listrik Surabaya-Madura, PLN Lakukan Pemeliharaan di Dua Infrastruktur

Jaga Pasokan Listrik Surabaya-Madura, PLN Lakukan Pemeliharaan di Dua Infrastruktur

PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) melakukan pemeliharaan sejumlah infrastruktur transmisi yang menjadi bagian dari sistem penyaluran listrik Surabaya hingga Pulau Madura.
10 Ucapan Hari Diabetes Sedunia 2026, Inspiratif untuk Caption Media Sosial

10 Ucapan Hari Diabetes Sedunia 2026, Inspiratif untuk Caption Media Sosial

Berikut 10 contoh ucapan Hari Diabetes Sedunia atau World Diabetes Day 2026, inspiratif cocok untuk caption media sosial.

Trending

Ternyata Ini Alasan Komisi III Desak Kapolri pakai Pasal Makar dalam Kasus Penyadapan Ilegal

Ternyata Ini Alasan Komisi III Desak Kapolri pakai Pasal Makar dalam Kasus Penyadapan Ilegal

Kasus penyadapan ilegal hingga saat ini masih didalami oleh pihak berwajib. Komisi III mendesak Kapolri bisa menggunakan pasal makar terhadap para tersangka.
MPR Gelar Rapat Gabungan Hari Ini Bahas Kekosongan Jabatan Wapres: Ada 4 Poin Krusial yang Bakal Diputuskan

MPR Gelar Rapat Gabungan Hari Ini Bahas Kekosongan Jabatan Wapres: Ada 4 Poin Krusial yang Bakal Diputuskan

Kursi Wakil Presiden yang baru saja ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka langsung memicu langkah sigap dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). 
Ini Sosok "TK" yang Disinyalir Ikut Terlibat dalam Dugaan Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Ini Sosok "TK" yang Disinyalir Ikut Terlibat dalam Dugaan Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap ada sosok baru berinisial TK yang disinyalir ikut dalam pusaran dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Suyudi menyebut sosok TK memiliki peran sebagai pengawasan yang diperintah langsung oleh Listyo.
Bareskrim Polri Mengendus Indikasi Dugaan Makar oleh Jenderal Listyo Sigit Cs

Bareskrim Polri Mengendus Indikasi Dugaan Makar oleh Jenderal Listyo Sigit Cs

Bareskrim Polri terus merangkai kronologi dugaan kasus penyadapan ilegal yang menyasar Presiden RI, Prabowo Subianto.
Kapolri Sebut Identitas Pelapor Dirahasiakan dalam Kasus Penyadapan Ilegal

Kapolri Sebut Identitas Pelapor Dirahasiakan dalam Kasus Penyadapan Ilegal

Komisi III mengapresiasi langkah tegas Kapolri beserta jajaran dalam mengungkap kasus penyadapan ilegal atau penghilangan data elektronik.
Misteri Dugaan Perampokan Maut di Rumah Warga Malang yang Menewaskan Bocah 10 Tahun, Mobil Korban Raib

Misteri Dugaan Perampokan Maut di Rumah Warga Malang yang Menewaskan Bocah 10 Tahun, Mobil Korban Raib

Sebuah peristiwa memilukan mengguncang Desa Pandanrejo, Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada Kamis (12/11/2026). 
Hukum Tidak Mengerjakan Shalat Jumat 3 Kali Berturut-turut, Benarkah Harus Mengulangi Syahadat?

Hukum Tidak Mengerjakan Shalat Jumat 3 Kali Berturut-turut, Benarkah Harus Mengulangi Syahadat?

Hukum tidak mengerjakan shalat Jumat tiga kali berturut-turut, benarkah harus mengulangi syahadat karena dianggap keluar Islam? Ini penjelasan Ustaz Khalid Basalamah.
Selengkapnya

Viral

ADVERTISEMENT