Sebut Fundamental Ekonomi Indonesia Masih Kuat, Airlangga Hartarto: Ekspor Harus Tetap Jalan

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan untuk merampingkan struktur komisaris di BUMN sektor perbankan.

Langkah ini bertujuan agar struktur lebih efisien dan diisi oleh para profesional yang kompeten. Dengan struktur yang lebih sederhana, diharapkan kepercayaan pasar terhadap BUMN semakin meningkat.

Penyederhanaan ini dilakukan agar BUMN semakin solid dan dapat beradaptasi dengan kebutuhan pasar. Meskipun lebih ramping, komposisi komisaris tetap akan menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bank. Selain itu, unsur kementerian teknis yang relevan tetap akan terlibat dalam struktur komisaris tersebut.

“Jadi market tadi melihat baik Bank Mandiri maupun BRI, ini diterima dengan cukup baik, baik dari direksi maupun komisarisnya dan diisi jumlahnya tidak terlalu banyak seperti sebelumnya,” kata Airlangga dalam sesi doorstop bersama awak media, dikutip Jumat (28/3/2025).

Selain membahas restrukturisasi BUMN, Menko Airlangga juga menyoroti nilai tukar rupiah yang mengalami fluktuasi, tetapi tetap didukung oleh fundamental ekonomi yang kuat.

Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekspor, cadangan devisa, dan neraca perdagangan yang terus menunjukkan tren positif dalam jangka menengah hingga panjang.

Baca Juga

Permudah Transaksi Pelaku Usaha, Livin’ Merchant Dukung Pelaku Usaha Tumbuh Bersama di Era Digital

Pemerintah juga telah menerapkan aturan baru terkait Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang bertujuan untuk meningkatkan pemasukan negara.

Kebijakan ini diyakini mampu memperkuat nilai tukar rupiah dalam jangka panjang.

“Ya tentu ekspor harus tetap jalan, kemudian deregulasi oleh Pak Presiden supaya perizinan dan yang lain dipermudah, sehingga impor ekspornya lebih lancar,” pungkas Menko Airlangga.

Dengan langkah-langkah ini, perekonomian Indonesia diyakini akan semakin solid dan mampu menghadapi tantangan global.

Pemerintah terus berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi serta menciptakan kebijakan yang mendorong pertumbuhan berkelanjutan. (rpi)