Berkaca dari Kasus Korupsi yang Seret Ridwan Kamil, Dedi Mulyadi Ogah Intervensi Operasional Bank BJB (BJBR)

Bandung, tvOnennews.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa dirinya tidak mau mengintervensi operasional direksi secara berlebih-lebihan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJBR) atau Bank BJB. 

Hal itu dilakukan Dedi Mulyadi sebagai langkah preventif agar kasus korupsi tidak kembali terjadi di Bank BJB.

“Ya langkah tidak ada korupsi lagi satu pemerintah provinsinya tidak boleh mengintervensi Bank Jabar. Kedua gubernurnya jangan mau dilayani oleh Bank Jabar dan saya gak mau dilayani. Saya sudah bisa melayani diri saya sendiri,” kata Dedi Mulyadi, Rabu (16/4/2025) kemarin.

Hal itu ditegaskan Dedi, mengingat sebelumnya sempat terjadi kasus korupsi mark up dana iklan di bank BUMD Pemprov Jabar itu pada masa kepemimpinan Ridwan Kamil. 

Korupsi tersebut salah satunya dilakukan oleh Direktur Utama Bank BJB sebelumnya, Yuddy Reynaldi. 

Terlebih kasus tersebut diduga menyeret nama gubernur Jawa Barat sebelumnya, Ridwan Kamil.

Baca Juga

Pengakuan Mencengangkan Nadiem Makarim soal Bayar Uang Pengganti Rp809,5 Miliar

Dedi juga mengingatkan kepada seluruh jajaran direksi yang sekarang menjabat, agar bisa bersikap jujur dalam mengelola operasional Bank BJB. 

“Nah kemudian berikutnya adalah Jajaran direksinya Harus jujur karena kita berkomitmen saya mengorbankan seluruh apa yang menjadi ego politik saya demi profesionalisme, demi keberlangsungan Bank Jabar. Maka amanahnya harus dijaga dengan baik,"katanya.

Senada dengan Dedi,  Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusumah juga mengatakan bahwa pemerintah harus mulai melakukan introspeksi terkait sikap intervensi bank daerah. 

Selain itu pemerintah juga tidak boleh melakukan intervensi secara berlebihan kepada Bank BJB agar kasus yang sama tidak terulang kembali.

“Kasus hh itu harus intropeksi, tadi sudah sampaikan oleh KDM bahwa Jangan melakukan intervensi terlalu berlebihan pemerintah atau pemegang saham terhadap operasional pelaksanaan direksi. Kalau bermain-main disitu maka dengan sendirinya rencana bisnis, rencana kegiatan Itu akan tidak sesuai Itu diantaranya,” kata Ahmad.

Menurutnya, hal tersebut harus bisa menjadi komitmen pemerintah. Sebab, maraknya persoalan mekanisme yang tidak sesuai termasuk korupsi biasa dilakukan oleh oknum pejabat.

“Ini sudah komitmen dan saya rasa kalau seperti ini bagus, persoalan-persoalan yang ada adalah biasanya tidak sesuai dengan mekanisme dan akurat, itu yang ditabrak oleh, biasanya oleh pejabat, oknum dan sebagainya,” katanya.