Saat Menag Mau Dana Umat Dikelola jadi Satu, BPKH Pastikan Ratusan Triliun Dana Haji Aman dan Produktif: Sudah Diinvestasikan

Sisa anggaran yang tidak terpakai akan dikembalikan ke Kas Haji dan dimanfaatkan sebagai dana kelolaan yang produktif.

"Kami ini mengelola dana umat, tentu prinsip syariah dan kehati-hatian jadi prioritas utama. Di atas semua kami jaga amanah jemaah agar bisa berangkat haji dengan tenang," kata Fadlul.

Saat ini, laporan keuangan BPKH tengah dalam proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Menag Mau Satukan Dana Umat, Termasuk Dana Haji

Di sisi lain, Menteri Agama (Menag RI) Nasaruddin Umar mengungkapkan rencana pembentukan Lembaga Pengelolaan Dana Umat (LPDU) sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan pengelolaan dana umat di Indonesia.

Maksud rencana ini akan diwujudkan dengan menyatukan sejumlah lembaga seperti Baznas, Badan Wakaf Indonesia (BWI), BPJPH, BPKH, dan instansi lainnya yang memiliki peran dalam pengelolaan dana berbasis keagamaan.

Baca Juga

Prabowo Minta Audit Forensik Dana Haji, Dahnil Anzar: Presiden Ingin Tahu Fakta Keuangan Haji Sebenar-benarnya

Menag menilai, keberadaan LPDU penting untuk meningkatkan efektivitas dan sinergi antarlembaga yang selama ini mengelola dana zakat, wakaf, infak, dan sedekah secara terpisah.

Dengan koordinasi terpusat, menurutnya, dana umat dapat lebih terarah dan tepat sasaran dalam mendukung program-program sosial dan keagamaan.

Sebab, keberadaan satu gedung bersama yang menaungi berbagai lembaga pengelola dana umat akan memperkuat integrasi program serta pengawasan pemanfaatan dana tersebut.

"Insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan mulai bangun LPDU. Yang di satu gedung itu rencananya akan diisi oleh Baznas, BWI, BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji), dan semua yang berkaitan dengan dana-dana umat," ujar Menag Nasaruddin Umar dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (17/4/2025).