Akui Ada Pejabat Lobi Kasus Pengamat Rugikan Negara Rp5 Miliar, Mentan: Aku Membela Rakyat Kecil

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap adanya upaya lobi dari pejabat yang memintanya memaafkan kasus pengamat terkait proyek fiktif yang merugikan negara senilai Rp5 miliar di kementeriannya.

"Banyak yang melobi. Banyak yang melobi. Pejabat ada yang melobi saya. Mengatakan 'tolong dimaafkan' (kasus pengamat diduga terlibat proyek fiktif). Nggak (memaafkan). Aku membela rakyat kecil," kata Amran dalam keterangannya, Jumat (18/4/2025).

Dia menyampaikan lobi tersebut terkait seorang pengamat di bidang pertanian yang diduga menyebar opini tanpa dasar dan terlibat proyek fiktif merugikan negara Rp5 miliar di Kementerian Pertanian.

Mengenai kasus itu, Amran menegaskan penolakan terhadap permintaan tersebut. Menurutnya, kasus itu menyangkut kepentingan rakyat, bukan hanya urusan pribadi yang bisa diselesaikan melalui pengampunan tanpa pertanggungjawaban.

"Dan ada yang melobi saya untuk dimaafkan. Nggak, Itu atas nama rakyat. Bukan atas nama menteri. Nggak. Saya katakan nggak (maafkan)," tegas dia.

Ia mengaku menerima banyak tekanan agar bersikap lunak, namun memilih tetap berpihak pada kepentingan petani dan masyarakat kecil yang dirugikan oleh perbuatan tidak bertanggung jawab dalam proyek fiktif tersebut.

Baca Juga

Antrean BBM Masih Terus Terjadi, Pengamat: Mobilitas Logistik Nasional Masih Andalkan Truk

Menurut Amran, tindakan menolak upaya lobi itu merupakan bentuk keberpihakan nyata kepada rakyat dan sebagai tanggung jawab moral untuk tidak membiarkan pelaku penyimpangan bebas dari konsekuensi hukum.

Ia juga menyatakan kesiapan menerima segala risiko dari penolakan terhadap lobi tersebut. Baginya yang diperjuangkan adalah keadilan bagi petani dan kepentingan bangsa secara keseluruhan.

"Kalau memang harus ada risikonya, aku yang terima. Tapi kami sudah siap segala sesuatu risikonya demi rakyat Indonesia, demi petani Indonesia," ucap dia.

Menurutnya, drama dan kepura-puraan dalam birokrasi akan dipertanggungjawabkan, sehingga pejabat harus berani bersikap jujur dan membela kebenaran tanpa kompromi.

"Jangan dizalimi. Jangan kita berpura-pura berdrama, penuh drama. Itu nanti dipertanggungjawabkan semua," tuturnya.

Mentan mengungkapkan pengamat yang dimaksud bukanlah sosok asing di lingkungan Kementan. Kendati demikian, dia tidak menyebutkan inisial serta tahun pelaksanaan proyek dari pengamat itu.

Hanya saja,pengamat itu merupakan seorang guru besar dari perguruan tinggi ternama yang pernah memperoleh sejumlah proyek di Kementerian Pertanian.