Freeport Bagi Untung ke Papua Tengah Rp4,63 Triliun, Tapi Papua Pegunungan Belum Dapat Jatah Meski sempat Meminta
- Dok. Freeport
Jakarta, tvOnenews.com - PT Freeport Indonesia (PTFI) baru saja menyetorkan sekitar Rp7,73 triliun sebagai bagian dari keuntungan bersih tahun 2024 kepada pemerintah pusat dan daerah.
Dari total dana tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menjadi penerima terbesar untuk alokasi daerah.
Presiden Direktur PTFI Tony Wenas menegaskan, PTFI sejatinya selalu menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kewajiban finansial kepada negara.
“Perusahaan senantiasa transparan dan akuntabel dalam menjalankan kewajibannya. Pembayaran bagian daerah dari keuntungan bersih merupakan bukti nyata komitmen perusahaan dalam berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah,” kata Tony Wenas dikutip dari Antara, Rabu (23/4/2025).
Dari total Rp7,73 triliun yang disetorkan, sekitar Rp3,1 triliun dialokasikan untuk pemerintah pusat, sementara sisanya sebesar Rp4,63 triliun diperuntukkan bagi pemerintah daerah.
Tony memerinci bahwa dari dana untuk daerah, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menerima sekitar Rp1,16 triliun, sedangkan Pemerintah Kabupaten Mimika memperoleh alokasi sebesar Rp1,92 triliun.
Sementara itu, tujuh kabupaten lain di Papua Tengah, yakni Nabire, Paniai, Puncak, Puncak Jaya, Dogiyai, Deiyai, dan Intan Jaya, masing-masing mendapat jatah sekitar Rp221,2 miliar.
Dengan demikian, total dana yang disalurkan ke tujuh kabupaten tersebut mencapai sekitar Rp1,55 triliun.
Pada 2024, total penerimaan negara dari PTFI dalam bentuk pajak, royalti, dividen, dan pungutan lainnya mencapai lebih dari 4,6 miliar dolar AS atau sekitar Rp79 triliun.
Dari jumlah itu, kontribusi khusus untuk daerah mencapai lebih dari Rp11,5 triliun.
Selain setoran ke kas negara, Freeport juga aktif berinvestasi dalam program sosial. Sepanjang tahun lalu, perusahaan menggelontorkan lebih dari Rp2 triliun untuk investasi sosial yang ditujukan bagi masyarakat di sekitar tambang.
Tony menyebut, investasi tersebut akan terus berlanjut hingga akhir masa kontrak operasi tambang, dengan nilai tambahan sekitar 100 juta dolar AS atau setara Rp1,5 triliun per tahun sampai tahun 2041.
“Kami percaya, tidak ada perusahaan yang berhasil di tengah masyarakat yang gagal. Kami akan terus tumbuh dan berkembang bersama masyarakat hingga selesainya operasi penambangan,” kata Tony.
Papua Pegunungan Belum Dapat Jatah?
Berdasarkan rincian yang disampaikan oleh Tony Wenas, Provinsi Papua Pegunungan tidak disebut sebagai salah satu daerah yang menerima dana bagi hasil tersebut.
Padahal, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan sebelumnya sudah menyampaikan harapannya agar PTFI juga memberikan hasil untung ke wilayah lain di Papua.
Sebelum Presiden Prabowo Subianto melantik John Tabo sebagai Gubernur Papua Pegunungan baru-baru ini, Velix V Wanggai yang sebelumnya sebagai Pj. Gubernur Papua Pegunungan sempat mengajukan agar wilayahnya juga mendapat jatah dari PTFI.
Menurutnya, Papua Pegunungan sebagai provinsi baru juga merasa berhak atas bagian yang lebih adil dari hasil alam dan tambang PTFI.
Sebab dengan adanya dana bagi hasil tersebut nantinya dapat membuat pembangunan di wilayah Pegunungan bisa lebih optimal dan kesejahteraan masyarakat bisa meningkat.
Menukil dari Antara, Sabtu (22/3/2025), Velix menyatakan bahwa pihaknya menginginkan distribusi DBH yang lebih merata di enam provinsi yang ada di Tanah Papua.
Velix menjelaskan, dengan APBD 2025 yang hanya sekitar Rp2 triliun, pemerintah daerah harus mencari sumber pendanaan tambahan untuk mempercepat pembangunan.
Salah satu cara yang diusulkan adalah dengan memperjuangkan alokasi DBH Freeport agar bisa dirasakan oleh semua provinsi di Tanah Papua, termasuk Papua Pegunungan.
"Salah satu cara bagaimana semua pemimpin di Papua duduk bersama supaya pembagian dana PTFI bisa juga dirasakan oleh semua daerah di Tanah Papua, khususnya Papua Pegunungan," tambahnya.
Ia juga menekankan bahwa wilayah Papua Pegunungan secara geografis memiliki hubungan erat dengan area eksplorasi pertambangan PTFI yang berada di Papua Tengah. "Maka pembagian bagi hasil ini pun harus Papua Pegunungan bisa memperoleh sama atau mendekati yang diperoleh Papua Tengah," katanya. (ant/rpi)
Load more