Bahlil Ketok Palu Aturan Pensiun Dini PLTU Batu Bara, IESR Perkirakan RI Butuh Pendanaan Rp462 Triliun

Sumber :

• Istimewa

Ia berharap pengalaman dalam merancang penghentian dini PLTU Cirebon I sejak 2021 dapat menjadi pelajaran penting bagi PLN, pemerintah, maupun pelaku sektor ketenagalistrikan swasta.

Sehingga, hal tersebut diharapkan mampu mendorong evaluasi terhadap operasional PLTU lain di masa depan.

IESR dalam kajiannya menyebutkan bahwa untuk mendukung upaya mitigasi krisis iklim agar suhu bumi tidak melebihi ambang 1,5°C, Indonesia perlu menghentikan operasional 72 PLTU batu bara dengan total kapasitas 43,4 GW selama periode 2022–2045.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 18 PLTU dengan kapasitas gabungan 9,2 GW direkomendasikan untuk dihentikan pada periode 2025–2030.

Baca Juga

Luncurkan Buku Putih 2026, MKI Paparkan Peta Jalan 100 GW Listrik dan Target NZE 2060: PLN Butuh Investasi Besar

Kajian tersebut juga mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk usia dan kapasitas pembangkit, keekonomian proyek, serta dampak emisi gas rumah kaca, sebagaimana tercantum dalam Permen ESDM No. 10/2025.

Dalam regulasi ini, pemerintah juga menekankan pentingnya dukungan pembiayaan, baik dari dalam negeri maupun internasional, untuk mempercepat transisi dari PLTU batu bara.

IESR memperkirakan total kebutuhan pendanaan mencapai US$4,6 miliar Rp77,28 triliun (asumsi kurs Rp16.800) hingga 2030 dan US$27,5 miliar Rp462 triliun atau  hingga 2050. Sebagian besar dana, sekitar US$18,3 miliar, berasal dari PLTU milik swasta, sedangkan sisanya dari PLTU milik PLN.

Meskipun biaya awalnya tinggi, manfaat jangka panjang dari pengurangan emisi, penurunan beban subsidi, dan dampak positif pada kesehatan masyarakat diproyeksikan mencapai hingga US$96 miliar pada 2050.

“Dukungan pendanaan untuk pensiun dini PLTU yang tidak efisien, mahal dan menyebabkan polusi udara akut milik PLN bisa berasal dari APBN. Namun dananya yang ditambah dengan penyertaan modal negara harus dipakai untuk mempercepat pembangunan energi terbarukan dan penguatan jaringan listrik. Ini serupa dengan memindahkan dana dari kantong kiri ke kanan,” jelas Fabby.

Menurutnya, sambil menunggu realisasi pensiun PLTU, pengoperasian yang lebih fleksibel perlu dilakukan.

Hal ini bertujuan agar PLTU dapat mengikuti pola produksi dari pembangkit energi terbarukan yang bersifat tidak stabil seperti tenaga surya dan angin.

Dengan pendekatan ini, integrasi energi terbarukan ke dalam sistem nasional dapat meningkat secara signifikan. (rpi)