Meski RI Siap Alihkan Impor Energi ke AS, Tapi Bahlil Sebut Belum Ada Keputusan Pasti: Ini Alasannya!

Jakarta, tvOnenews.com - Rencana pemerintah RI untuk menambah pasokan energi dari Amerika Serikat belum dapat dieksekusi dalam waktu dekat.

Tambahan impor gas petroleum cair (LPG), minyak mentah, dan bahan bakar minyak (BBM) masih bergantung pada hasil pembicaraan antara tim negosiator Indonesia dengan otoritas AS.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa hingga kini belum ada peningkatan volume impor yang dilakukan. 

emerintah masih menunggu hasil final dari proses negosiasi yang tengah berlangsung.

"Kami sampai dengan sekarang belum melakukan eskalasi terhadap impor tambahan," ucap Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (2/5/2025).

Rencana peningkatan impor tersebut merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah untuk menyeimbangkan neraca perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat

Baca Juga

Bahlil Dorong agar Daerah Juga Punya IUP, Buka Peluang UMKM dan Koperasi Kelola Tambang

Namun, pelaksanaannya menunggu hasil diskusi lebih lanjut antara tim Indonesia dan perwakilan dari pihak AS.

Menurut Bahlil, isu ini sudah sempat dibahas dalam pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Kendati demikian, belum ada kepastian mengenai rincian kesepakatan yang akan diambil bersama pemerintah AS.

"Sampai dengan sekarang, tim negosiasi dengan pemerintah Amerika lagi berjalan. Belum ada satu keputusan yang pasti," ucapnya.

Langkah untuk menambah impor energi dari AS menjadi bagian dari strategi diplomatik ekonomi. Pemerintah menilai bahwa meski Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat surplus neraca dagang Indonesia sebesar 14,5 miliar dolar AS, data otoritas Amerika menunjukkan nilai yang lebih tinggi dari itu.

Sebagai langkah konkret, pemerintah berencana meningkatkan nilai impor LPG, minyak mentah, dan BBM langsung dari AS hingga melampaui angka 10 miliar dolar AS.

Langkah ini dinilai dapat membantu menyelaraskan perbedaan pencatatan data neraca dagang antara kedua negara.

Rencana tersebut mencakup peningkatan porsi impor LPG dari AS, dari sebelumnya sekitar 54 persen menjadi 65 hingga 80 persen. Sementara itu, porsi impor minyak mentah dari AS yang saat ini di bawah 4 persen ditargetkan meningkat lebih dari 40 persen.

Adapun untuk BBM, keputusan akhir masih menunggu hasil diskusi teknis antara Kementerian ESDM dan PT Pertamina.