Saat Nelayan Terancam PSN Rempang, Para Pensiunan TNI Ternyata Juga Punya Ultimatum Serupa: Menindas Masyarakat

Jakarta, tvOnenews.com - Dinamika panjang Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City sampai saat ini seolah belum menemukan sumbu temunya.

Untuk ketiga kalinya sejak 2023, masyarakat nelayan Sembulang Hulu, Pulau Rempang, Kepulauan Riau, menggelar aksi damai dengan turun langsung ke laut menggunakan kapal-kapal kecilnya, Senin (12/5/2025).

Aksi tersebut merupakan cara sederhana mereka untuk mengingatkan pemerintah agar PSN Rempang Eco City tidak mengancam lingkungan hidup dan mata pencaharian mereka.

PSN Rempang Eco City yang digadang-gadang pemerintah ternyata masih mengancam  akan merusak ekosistem laut, tempat mereka bergantung nasib.

Potret keresahan warga itu sebagaimana diungkapkan oleh Sukri (41), seorang nelayan tradisional Sembulang Hulu yang mengungkapkan kepiluan masyarakat atas adanya PSN Eco City Rempang.

“Karena nelayan itulah sumber mata pencarian utama kami, kalau laut ini rusak, kemana lagi kami kan melaut,” ujarnya seusai mengikuti aksi damai di Dermaga Sembulang Hulu, dikutip dari Antara.

Baca Juga

Upaya Berantas Penyelundupan BBL, Presiden Diminta Bentuk Satgas

“Dari melaut lah kami ini menghidupi keluarga, kalau laut ini rusak itulah yang kami khawatirkan dan kami jaga, agar anak cucu kelak masih bisa menikmati laut sebagai sumber pencaharian,” keluhnya.

Ishak (51), koordinator nelayan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Rempang Galang Bersatu (Amar GB), menjelaskan bahwa masyarakat nelayan tidak menolak pembangunan dan investasi.

Namun demikian, mereka menuntut agar proyek tersebut tidak merugikan warga lokal dan tidak didominasi kepentingan asing.

“Kami tidak menolak pembangunan, investasi. Selama itu tidak merusak dan pembangunan untuk warga Rempang bukan negara luar Rempang,” kata Ishak.

April lalu, Ishak juga menghadiri rapat dengar pendapat umum dengan Komisi VI DPR RI. Pihaknya mewakili suara warga yang menentang direlokasi untuk proyek Rempang Eco City karena dinilai tidak setimpal.

Ia membeberkan, ada 5 kampung yang terdampak di tahap pertama dengan jumlah penduduk kurang lebih 700 warga.

“Masyarakat Rempang yang notabenenya itu berada pada titik pesisir dan ketergantungan hidupnya kepada nelayan itu tidak bisa dipisahkan, karena itu menyangkut identitas aktivitas yang susah dibuang oleh masyarakat adat Rempang sendiri,” kata Iskhak di DPR sebagaimana diwartakan tvOnenews.com, 28 April 2025.