Menggali Sejarah Kasino di Indonesia: Antara Pendapatan Negara dan Moral Publik

Jakarta, tvOnenews.com - Pernyataan mengejutkan datang dari anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Galih Kartasasmita, yang menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan sektor-sektor nonkonvensional untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Salah satunya adalah lewat pengoperasian kasino legal.

Menurut Galih, Indonesia selama ini terlalu bergantung pada sumber daya alam (SDA). Ia mencontohkan bagaimana Uni Emirat Arab mulai meninggalkan ketergantungan pada minyak dan mencari sumber penerimaan baru pascakrisis minyak.

"Kita terlalu lama bergantung pada SDA. Negara lain seperti UEA sudah mulai beralih. Mengapa kita tidak coba membuka ruang seperti kasino legal yang bisa diatur dan diawasi?" – Galih Kartasasmita

Usulan ini langsung memicu perdebatan publik dan elite, terutama karena isu perjudian kerap dianggap bertentangan dengan nilai sosial dan agama di Indonesia.

Kilas Balik: Sejarah Kasino di Indonesia

Era Ali Sadikin: Ketika Jakarta Punya Kasino Resmi

Baca Juga

Pakar Ingatkan MK Hormati Kewenangan DPR Soal Penunjukan Adies Kadir

Pada masa Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin (1966–1977), perjudian dilegalkan sebagai strategi untuk membiayai pembangunan ibu kota. Ia berpendapat bahwa perjudian tidak bisa diberantas sepenuhnya, sehingga lebih baik dilegalkan dan dikontrol.

"Perjudian tidak bisa dihapuskan. Lebih baik diatur dan hasilnya digunakan untuk pembangunan kota." – Ali Sadikin

Lokasi Kasino Legal Saat Itu:

• Lantai 13 Gedung Sarinah, Jakarta Pusat

• Copacabana di Ancol

• Petak Sembilan (PIX) di Glodok

• Djakarta Theatre

• Kompleks Proyek Senen

Kasino-kasino ini ditujukan khusus untuk warga negara asing dan non-Muslim. Pendapatan dari perjudian digunakan untuk membiayai berbagai infrastruktur, termasuk pembangunan Taman Ismail Marzuki.

Usulan Pembangunan Kasino di Bali: Ditolak Pemerintah Daerah

Wacana serupa sempat mencuat pada tahun 2024, saat muncul ide membuka kasino di kawasan Karangasem dan Buleleng, Bali. Namun, Pemerintah Provinsi Bali menolak tegas dengan alasan:

• Bertentangan dengan nilai pariwisata berbasis budaya

• Melanggar undang-undang yang melarang perjudian

• Dikhawatirkan merusak citra dan struktur sosial masyarakat Bali

“Pembangunan kasino tidak sesuai dengan karakter Bali dan peraturan yang berlaku,” – Tjokorda Bagus Pemayun, Kepala Dinas Pariwisata Bali dikutip pada hari Rabu (14/5/2025).