Menggali Sejarah Kasino di Indonesia: Antara Pendapatan Negara dan Moral Publik

Penolakan MUI: Perjudian Tetap Haram

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan sikap menolak keras wacana legalisasi kasino. Mereka menilai:

• Perjudian bertentangan dengan ajaran Islam

• Berisiko merusak moral dan tatanan sosial masyarakat

• Tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kehidupan berbangsa

Di DPR Sendiri: Tak Semua Setuju

Meskipun datang dari parlemen, usulan ini tidak mendapat dukungan bulat. Sejumlah anggota DPR menentang legalisasi kasino karena:

• Potensi meningkatnya perilaku menyimpang dan penyalahgunaan kekuasaan

• Risiko korupsi, gaya hidup konsumtif, dan konflik kepentingan

Baca Juga

DPR Setuju Pemerintah Batalkan Sekolah Daring, Belajar Tatap Muka Disebut Lebih Efektif

Susi Pudjiastuti: Kasino Lebih Terukur dari Judol dan Pinjol

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, memberikan dukungannya terhadap wacana ini. Ia menilai bahwa kasino memiliki risiko yang lebih terukur dibandingkan judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol).

“Kasino jauh lebih terukur damage-nya. Judol & Pinjol harus dihentikan.” – Susi Pudjiastuti

Pernyataan Susi di akun media sosialnya langsung menuai respons warganet. Sebagian menyatakan dukungan asal diawasi ketat, sebagian lainnya khawatir akan efek domino pada pejabat dan gaya hidup masyarakat.

Wacana Lama dengan Tantangan Baru

Legalitas kasino bukan wacana baru di Indonesia. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa pendekatan pragmatis pernah berhasil digunakan untuk pembangunan. Namun, konteks hari ini berbeda. Nilai agama, sosial, dan regulasi menjadi tantangan besar.

Pemerintah kini berada di persimpangan. Apakah akan membuka pintu legalisasi kasino dengan regulasi ketat, atau tetap menutup rapat ruang tersebut demi menjaga nilai dan norma bangsa?

Diskusi masih terus berkembang. Satu hal yang pasti, ini bukan sekadar soal pajak, tapi soal arah moral dan identitas nasional. (nsp)