Istana Respons Usulan KPK soal Dana Parpol Perlu Ditambah untuk Kurangi Korupsi, Hasan Nasbi Isyaratkan Lampu Hijau

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah melalui Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) menyatakan terbuka terhadap usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendorong suntikan dana tambahan untuk partai politik.

Usulan tambahan dana dari APBN itu berpeluang mendapatkan lampu hijau karena dianggap sebagai salah satu pendekatan yang patut dikaji dalam upaya pencegahan korupsi.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyebut bahwa Presiden Prabowo memiliki komitmen serius dalam pemberantasan korupsi.

Karena itu, kata Hasan Nasbi, berbagai ide atau usulan yang sejalan dengan agenda antikorupsi pantas untuk dibicarakan secara terbuka.

Salah satu ide yang disoroti adalah peningkatan dukungan anggaran kepada partai politik sebagai bentuk penguatan sistem politik yang lebih bersih dan akuntabel.

"Yang jelas, Presiden itu kan punya agenda yang sangat serius untuk memberantas korupsi dan ini juga bagian dari Asta Cita memberantas korupsi. Jadi, ide-ide untuk memberantas korupsi itu bisa didiskusikan," katanya di Kantor PCO, Jakarta, Senin (19/5/2025).

Baca Juga

KPK Sebut Lemahnya Kaderisasi Parpol Jadi Pemicu Mahar Politik

Hasan menjelaskan bahwa Istana terbuka untuk menerima berbagai gagasan yang bertujuan mengurangi praktik korupsi, termasuk yang berasal dari lembaga independen seperti KPK.

Menurutnya, peningkatan dana parpol dapat menjadi salah satu jalur menuju reformasi politik yang lebih sehat.

Ia menambahkan bahwa usulan penambahan dana tidak bisa dilepaskan dari konteks perbaikan sistem politik secara menyeluruh.

Dengan kata lain, pendekatan ini bukan hanya soal angka, tetapi juga soal mekanisme dan transparansi.

“Memberantas korupsi itu bisa banyak pintu masuknya. Bisa dari menambah bantuan, bisa dari memperbaiki sistem politik,” ujarnya.

Terkait kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap struktur APBN, Hasan menegaskan bahwa semua ide akan diuji kelayakannya.

Pemerintah akan menghitung kemampuan fiskal dan menyesuaikan dengan prioritas anggaran negara.

Menurut Hasan, setiap gagasan perbaikan tata kelola pemerintahan dan sistem politik harus melalui proses pengkajian yang matang. Hanya ide yang relevan dan realistis yang akan dibawa ke proses legislasi.

“Yang pada prinsipnya, bahwa ide untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk juga untuk menekan korupsi, itu bisa didiskusikan. Dan datangnya dari mana pun bisa saja ditampung untuk didialektikakan,” katanya.

Usulan penambahan anggaran untuk partai politik pertama kali disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto. Dalam sebuah webinar, ia menekankan bahwa sistem politik saat ini menuntut biaya besar dari para kandidat, mulai dari tingkat desa hingga nasional. Hal ini, menurutnya, berpotensi menjadi pemicu utama praktik korupsi.

“Dengan sistem politik yang ada, kita bisa saksikan bersama bahwa mereka harus mengeluarkan modal yang sangat besar. Kalau kemudian partai politik cukup biaya, pendanaannya mencukupi, barangkali bisa mengurangi (korupsi-red),” ujar Fitroh dalam webinar yang ditayangkan di kanal YouTube KPK, Kamis (15/5). (ant/rpi)