10 Proposal Proyek Migas Mangkrak, SKK Migas Soroti Masalah Komersial hingga Infrastruktur: Potensi Investasinya 1,8 Miliar Dolar

Jakarta, tvOnenews.com - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkapkan ada 10 wilayah kerja (WK) migas yang terhenti di tahap Proposal Pengembangan atau Plan of Development (POD).

Proyek-proyek tersebut mangkrak lantaran berbagai tantangan yang belum terselesaikan.

Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas, Rikky Rahmat Firdaus, menjelaskan bahwa penyebab utama terhambatnya pengembangan WK tersebut mencakup isu komersial, keterbatasan infrastruktur, serta dinamika ekonomi yang mengalami perubahan.

“Terdapat berbagai penyebab mereka mangkrak, seperti tantangan komersial, permasalahan infrastruktur, hingga lanskap ekonomi yang berubah,” ujar Rikky saat menyampaikan presentasi dalam ajang IPA Convention & Exhibition di Tangerang, Banten, Kamis (22/5/2025).

Sepuluh wilayah kerja ini menyimpan potensi investasi sebesar 1,8 miliar dolar AS. Jika seluruh proyek berjalan sesuai rencana, maka dapat menghasilkan 51,35 juta barel minyak atau sekitar 31.300 barel per hari.

Tak hanya itu, cadangan gas dari sepuluh WK tersebut juga diperkirakan mencapai 600 BCF. Jika diaktifkan, proyek ini berpotensi menyerap hingga 20 ribu tenaga kerja di berbagai sektor penunjang.

Baca Juga

Dukung Kemandirian Energi Nasional, Pertamina Percepat Produksi Migas

“Mengaktifkan kembali 10 POD menjadi prioritas kami,” tegas Rikky.

Di luar proyek-proyek yang tertunda itu, Indonesia juga masih menyimpan 179 temuan migas lainnya yang belum dikembangkan. Saat ini, sebagian besar temuan tersebut masih dalam tahap evaluasi awal hingga menengah.

Rikky menyebut bahwa total cadangan dari 179 temuan itu mencapai 116 juta barel minyak dan 0,4 TCF gas, yang menandakan adanya potensi besar di sektor hulu migas nasional.

“Secara keseluruhan, angka ini menunjukkan besaran potensi hulu migas Indonesia yang belum dimanfaatkan,” lanjutnya.

Terkait kondisi ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil langkah tegas terhadap Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang tidak menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengelolaan wilayah kerja.

Ia menyatakan akan menarik kembali WK yang stagnan untuk menjadi aset negara, lalu melelangnya kembali kepada pihak yang lebih siap menjalankan pengembangan.

Tak hanya membahas 10 POD mangkrak, Bahlil juga menyinggung 17 wilayah kerja lain yang sudah memperoleh status POD, namun belum kunjung berproduksi sesuai jadwal. Proyek-proyek ini menyimpan potensi 306 juta barel minyak dan 18.351 BCF gas, namun progresnya tertunda.