Bank Dunia Vs BPS soal Data Kemiskinan RI, Istana Bilang Ini yang Paling Relevan dan Pantas Jadi Rujukan

Ia juga menggarisbawahi prioritas pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan melalui investasi di sektor pendidikan, layanan kesehatan, dan pemenuhan gizi.

Salah satu program unggulan dalam kebijakan tersebut adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Pendekatan ini menggarisbawahi keyakinan Presiden Prabowo bahwa pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan harus dimulai dari pembangunan modal manusia, bukan hanya dukungan jangka pendek,” katanya pula.

Dedek juga menyampaikan bahwa pemerintah mengadopsi Indeks Deprivasi Multidimensi (MDI) sebagai rujukan kebijakan pengentasan kemiskinan.

Indeks ini dikembangkan oleh Kementerian Keuangan bersama UNICEF dan Universitas Indonesia.

Kementerian Keuangan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2026 pun menyatakan bahwa dimensi kemiskinan tidak hanya dilihat dari sisi pendapatan.

Baca Juga

Tekan Backlog, Mendagri Tito Karnavian Dorong Pemanfaatan Rilis Publikasi Statistik Perumahan BPS

Akses terhadap air bersih, kecukupan gizi, pendidikan, hingga tempat tinggal layak juga menjadi indikator penting.

“Yang penting bukan angkanya, tetapi memastikan bahwa setiap orang, termasuk anak-anak, memiliki alat untuk berkembang,” ujarnya lagi.

Sebelumnya, Bank Dunia juga menyampaikan bahwa data BPS memiliki relevansi tinggi dalam mengukur kemiskinan nasional dan menjadi acuan penting dalam pengambilan kebijakan negara.

Sementara itu, data Bank Dunia berfungsi sebagai indikator global untuk membandingkan kondisi kemiskinan antarnegara dan tidak ditujukan untuk menggantikan pengukuran nasional.

Bank Dunia menggunakan standar universal, sedangkan negara memiliki parameter sendiri yang sesuai dengan konteks lokal dan kebijakan domestik.

Pemerintah menegaskan bahwa dalam merancang kebijakan sosial yang menyasar kelompok rentan, data yang berbasis realitas lokal lebih memiliki daya guna.

Oleh sebab itu, rujukan terhadap data BPS tetap menjadi prioritas utama dalam menanggulangi kemiskinan dan mendorong pembangunan manusia secara menyeluruh. (ant/rpi)