Pantas Pendidikan Suram! Sekolah Kedinasan yang Cuma 13 Ribu Orang Habiskan Dana Rp104,5 Triliun, DPR Kuliti Ketimpangan Anggaran

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng menyampaikan keprihatinan atas kondisi pendidikan nasional yang dinilainya belum merata dan jauh dari rasa keadilan.

Hal itu disampaikannya dalam rapat bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait pembahasan asumsi dasar ekonomi makro untuk RAPBN 2026 di Jakarta, Kamis (3/7/2025).

Di hadapan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Mekeng menguliti ketimpangan distribusi anggaran pendidikan yang dinilai tidak mencerminkan pemerataan akses bagi seluruh rakyat.

Ia mengingatkan bahwa pendidikan memiliki landasan konstitusional yang kuat sebagaimana UUD 1945 Pasal 31 Ayat 4, yang menetapkan alokasi minimal 20% dari APBN untuk pendidikan nasional.

"Di undang-undang tentang pendidikan nasional juga disampaikan 20% dari APBN. Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2007 juga menyampaikan bahwa 20% itu harus," ujar Mekeng dikutip Jumat (4/7/22025).

Sumber :

• Sumber: DPR RI

Baca Juga

Rakernas Gema Keadilan 2026: Fokus Pendidikan, Ekonomi, Lingkungan hingga Pembelaan Palestina

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, disebutkan bahwa dana pendidikan sebesar 20% wajib dialokasikan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. 

Namun kenyataannya, justru sekitar 24,3% masyarakat Indonesia masih belum mengenyam pendidikan.

"Tingkat pendidikan kita di Indonesia itu paling besar 24,3% itu tidak sekolah. 24,3% tidak sekolah. SD 22,27%, cuma tamatan SD. SMA 21,5%, SMP 14,45%, mulai S1 sampai S3 itu tidak sampai 5%. Jadi bayangkan kalau ini kita tidak melakukan pembenahan," ungkapnya.

Melihat data itu, Mekeng bahkan tidak yakin Indonesia bisa menikmati bonus demografi jika hanya sekitar 5% penduduk RI yang mengenyam pendidikan tinggi.

"Kita hanya punya kurang lebih 5% S1 sampai S3. Ini data real," sebutnya.

Ia juga memaparkan bahwa anak tidak sekolah paling banyak berasal dari Jawa Barat, meskipun secara persentase relatif kecil karena jumlah penduduknya besar. Menurutnya, angka putus sekolah terbanyak terjadi di tingkat SD, diikuti SMA, SMK, dan SMP.

"Jumlah anak tidak sekolah yang paling banyak ya di Jawa Barat karena jumlah penduduknya besar. Tapi kalau prosentase saya rasa mereka kecil. Yang putus sekolah paling banyak SD. Setelah itu SMA, SMK, dan SMP. Ini putus sekolah ini. Ini data yang saya dapatkan," paparnya.