Obligasi Oranye: Instrumen Inovatif untuk Dukung Kesetaraan Gender dan Pembangunan Berkelanjutan

Jakarta, tvOnenews.com – Dalam upaya menjawab tantangan pembiayaan pembangunan berkelanjutan, pemerintah bersama pemangku kepentingan memperkenalkan sebuah instrumen keuangan inovatif yang disebut Obligasi Oranye (Orange Bonds).

Instrumen ini dirancang untuk menggerakkan investasi yang berdampak langsung pada kesetaraan gender dan inklusi sosial, sekaligus mendukung target global dalam kerangka Sustainable Development Goals (SDGs).

Menurut Koordinator Tim Ahli Sekretariat Nasional SDGs di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Yanuar Nugroho, kesenjangan pendanaan program-program SDGs di Indonesia masih sangat besar—mencapai angka sekitar Rp24.000 triliun. Hal ini mendorong perlunya pendekatan baru yang lebih fleksibel dan kolaboratif.

"Obligasi oranye diharapkan mampu menjadi jembatan untuk mengatasi kesenjangan tersebut, khususnya dalam pembiayaan proyek-proyek yang menitikberatkan pada keberlanjutan dan keadilan gender," ujar Yanuar dalam media briefing di Jakarta.

Lebih dari sekadar alat pembiayaan, obligasi oranye juga diharapkan dapat mendorong keterlibatan sektor swasta dan membuka akses pendanaan bagi kelompok yang selama ini terpinggirkan—terutama perempuan dan komunitas marjinal lainnya.

Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat inklusi keuangan dan sosial, serta mempercepat pembangunan yang lebih adil dan partisipatif. “Kami berharap di tahun 2025 bisa terbangun kemitraan yang solid antara pemerintah dan sektor swasta. Namun tentu, semua akan berjalan sesuai dengan kesiapan masing-masing pihak,” tambah Yanuar.

Baca Juga

Bappenas Bakal Luncurkan Dokumen Status Keanekaragaman Hayati, Siap Jadi Rujukan Perencanaan Pembangunan

Dari sisi global, Chief Operating Officer Impact Investment Exchange (IIX), Angela Ng, menyebut bahwa obligasi oranye tidak ditujukan untuk menggantikan instrumen berkelanjutan yang sudah ada, melainkan untuk melengkapi dan memperluas cakupan dampaknya. Ia memperkirakan, obligasi ini memiliki potensi untuk memobilisasi dana hingga USD 10 miliar atau sekitar Rp160 triliun (dengan asumsi kurs Rp16.000 per USD), yang dapat digunakan untuk memberdayakan hingga 100 juta perempuan dan minoritas gender secara global pada 2030.

Sebagai langkah awal implementasi, Indonesia resmi mencatat peluncuran obligasi oranye pertamanya pada pertengahan tahun 2025. Hal ini menandai komitmen negara dalam mendorong ekosistem investasi yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga membawa dampak sosial yang nyata dan terukur.