Ribuan Bansos Gagal Cair, DPR Temukan Data Penerima Bermasalah dan Tak Sinkron: Bukan karena Judol

Sebelumnya, PPATK bersama Kementerian Sosial merilis data bahwa lebih dari 10 juta rekening dengan nilai transaksi Rp2 triliun diduga terkait dengan judi online, termasuk rekening yang digunakan untuk menyalurkan bansos.

Sebagai bagian dari komitmen DPR membantu masyarakat kecil, Selly selaku Fraksi PDI Perjuangan meminta Kemensos dan PPATK membuka data lebih rinci. Ia menilai, tanpa penjelasan yang transparan, informasi tersebut justru menciptakan stigma buruk terhadap kelompok masyarakat rentan.

Menurutnya, pernyataan yang disampaikan tanpa dukungan data komprehensif hanya akan membentuk opini negatif yang merugikan masyarakat prasejahtera.

Oleh karena itu, ia mendesak agar PPATK segera melakukan audit menyeluruh terhadap dana bansos yang tertahan di sistem perbankan.

“Kecenderungan ini yang kemudian bisa kita analisis. Apakah SPM (surat perintah membayar) antara perbankan berbeda atau memang ada agenda setting lain yang mengarah pada tindakan pidana,” ujarnya.

Temuan DPR mengenai kendala pencairan bansos akibat perbedaan data menjadi sorotan serius yang menuntut perhatian lintas lembaga.

Baca Juga

IMC Soroti Illicit Enrichment dalam RUU Perampasan Aset: Lebih Tepat Diatur di Hukum Pidana Materiil

Untuk mencegah akumulasi dana tak tersalurkan dan hilangnya kepercayaan publik, integrasi data antarinstansi serta transparansi dalam investigasi sangat diperlukan.

DPR pun menegaskan komitmennya untuk mengawal agar penyaluran bansos benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan kerugian sosial lebih lanjut. (ant/rpi)