Menko Pangan Zulhas Tegaskan Dana Kopdes Merah Putih Berasal dari Pinjaman Himbara, Bukan APBN

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan bahwa dana Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih berasal dari pinjaman himpunan bank milik negara (Himbara).

Hal ini diungkapkan dirinya saat menggelar rapat persiapan launching Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan Merah Putih, di Gedung Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (7/7/2025).

Zulhas menyebutkan bahwa dana Kopdes/Kelurahan tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

“Jadi ini tidak APBN,  ini pinjaman (Himbara) saya kira demikian,” kata Zulhas.

Sementara itu Zulhas menyebutkan bahwa Himbara akan memberikan dana usai pemikiran usaha koperasi yang akan dibangun sudah jelas. 

Setelahnya Himbara akan mencairkan peminjaman dana sebesar Rp3 miliar untuk berjalannya Kopdes/Kelurahan tersebut.

Baca Juga

Purbaya Sebut RI Aman dari Darurat Energi Akibat Konflik Timur Tengah, APBN 2026 Diklaim Masih Tahan

“Memang Kopdes ini kan kita bentuk cara yang benar, kita pikirin usahanya dulu, setelah usahanya ada baru pembiayaannya, nanti Rp3 miliar pinjaman dari Himbara platform pinjaman, tapi setelah usahanya jelas. Jangan ambil uang saja,” tegas Zulhas.

Untuk diketahui, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa Koperasi Desa Merah Putih akan diluncurkan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto, pada Sabtu (19/7/2025).

Zulhas mengatakan bahwa saat ini sudah ada 80 ribu koperasi yang terbentuk. Nantinya launching koperasi ini akan dilaksanakan di Klaten, Jawa Tengah.

“Ini kita baru saja rapat dan kita bersyukur ada 80.000 Kopdes dan Koperasi Kelurahan yang terbentuk. Maka akan dilaunching oleh Presiden, diagendakan InsyaAllah tanggal 19 Juli 2025. Sudah kita putuskan nanti pusat kegiatannya di Klaten, Jawa Tengah,” kata Zulhas.

Kemudian Zulhas menyebutkan bahwa kegiatan peluncuran ini akan diikuti oleh seluruh provinsi dan seluruh kabupaten. Setiap kabupaten nanti akan diikuti oleh kepala desa dan DPD, namun untuk wilayah kota tentunya bersama dengan lurah dan aparatnya.

Sementara itu Zulhas mengatakan bahwa dari 80 ribu Koperasi Desa yang akan diluncurkan, 500 diantaranya sudah terbentuk dan memiliki badan hukum. Kemudian juga baru terdapat 100 koperasi desa yang telah memenuhi syarat. (Ars/nba)