Ambisi Kejar Target 80 Ribu Kopdes Merah Putih, Budi Arie Minta Tambahan Anggaran Rp5,9 Triliun
- tvOnenews.com/Abdul Gani Siregar
Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi terus mendorong percepatan terciptanya Koperasi Desa Merah Putih di tingkat akar rumput.
Dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Budi Arie mengusulkan tambahan anggaran Rp5,98 triliun untuk tahun 2025.
Fokus utama dari usulan ini adalah memperkuat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang sedang digalakkan pemerintah.
“Dengan fokus pada dukungan manajemen sebesar Rp340 miliar, dan perkoperasian sekitar Rp5,6 triliun,” kata Budi Arie saat rapat kerja di DPR, Rabu (9/7/2025).
Jika usulan ini disetujui, total anggaran Kementerian Koperasi dan UKM untuk tahun depan bakal tembus Rp6,45 triliun.
Budi menjelaskan, tambahan anggaran ini digunakan untuk menjalankan tujuh tugas utama sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025.
Salah satunya yaitu mempercepat pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia.
Beberapa tugas prioritas dalam Inpres itu meliputi: menyusun model bisnis Kopdes Merah Putih, mendirikan 80 ribu koperasi di desa dan kelurahan, serta memberikan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas koperasi.
Anggaran yang diusulkan akan dialokasikan ke berbagai program. Contohnya, Rp500 juta untuk menyusun model bisnis Kopdes, Rp3,90 miliar untuk modul pembentukan 80 ribu koperasi, dan Rp30,94 miliar buat menginventarisasi koperasi yang sudah ada.
Ada juga dana Rp5,10 triliun buat pelatihan SDM koperasi, Rp220,36 miliar untuk digitalisasi manajemen koperasi, Rp163,15 miliar buat sosialisasi pembentukan 80 ribu koperasi, dan Rp140,63 miliar untuk kegiatan monitoring dan evaluasi.
Sementara itu, realisasi anggaran Kementerian Koperasi hingga pertengahan 2025 baru mencapai Rp123,34 miliar.
Jumlah itu setara 38,85% dari total anggaran yang bisa digunakan setelah pemblokiran, yakni Rp317,48 miliar.
Kendati demikian, tantangan Kopdes Merah Putih sebenarnya bukan cuma soal dana, melainkan bagaimana eksekusinya bisa tepat sasaran dan berdampak nyata bagi ekonomi desa. (ant/rpi)
Load more