Yakin Tarif Ekspor RI ke Eropa Bakal 0 Persen, Airlangga Ungkap IEU-CEPA segera Rampung setelah 10 Tahun Alot

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah menegaskan bahwa perundingan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa melalui skema Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) sudah memasuki tahap akhir.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa kesepakatan ini akan segera ditandatangani dalam waktu dekat.

"IEU-CEPA ini kita sudah berunding masuk tahun ke-10, lebih dari 19 putaran. Namun seluruh isunya akan selesai dan ini tentu merupakan sebuah milestone baru di tengah situasi ketidakpastian," kata Airlangga Hartarto di sela-sela kunjungan kerja Presiden Prabowo ke Belgia, Minggu (13/7/2025).

Jika perjanjian ini resmi diberlakukan, maka produk-produk ekspor Indonesia berpeluang masuk pasar Eropa dengan tarif bea masuk sebesar 0%.

"Berarti antara Indonesia dan EU itu produk kita akan bisa masuk ke Eropa dengan tarif nol (persen)," ujar Airlangga.

Menurut Menko, berbagai dinamika global turut memengaruhi proses perundingan IEU-CEPA.

Baca Juga

Indonesia Selamat dari Ancaman Turun Kelas MSCI, Airlangga Sebut Reformasi Pasar Modal Harus Dibuktikan

Di antaranya adalah kondisi geopolitik dunia dan posisi Indonesia yang kini sedang dalam proses bergabung sebagai anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Selain itu, ekonomi Indonesia juga dinilai menunjukkan pertumbuhan positif yang menjanjikan bagi mitra dagang.

Ia menambahkan bahwa penandatanganan IEU-CEPA ditargetkan dilakukan pada kuartal ketiga tahun ini. Namun, untuk detail waktu dan tempat akan diumumkan langsung oleh Presiden.

"Tapi kita tunggu penumuman dari presiden, jadi kita tidak spill-spill. Sekarang sudah tidak ada kendala lagi, jadi sudah selesai," kata Airlangga.

Di sisi lain, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan optimisme bahwa implementasi IEU-CEPA dapat menyelesaikan sejumlah kendala ekspor RI ke Eropa.

Salah satunya terkait hambatan regulasi hasil hutan dan perkebunan, termasuk kelapa sawit, yang diatur dalam kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR).

"Sebenarnya ketika proses IEU CEPA ini mau selesai ya, hal-hal seperti EUDR dan sebagainya itu melunak," ungkap Budi.

Ia menjelaskan, proses negosiasi yang panjang menjadi wajar karena kedua pihak harus memastikan bahwa hasil akhir akan saling menguntungkan.