UMKM Dihimpit Banyak Izin, PNM Dorong Percepatan NIB Ultra Mikro hingga Rekayasa Sosial untuk Mengentas Kemiskinan

“Izin, habis itu izin halal, habis itu izin lagi. Ternyata izinnya banyak banget sertifikatnya. Menurut saya, kenapa nggak UMKM itu apa saja yang dibutuhkan, yang mengurus satu saja,” kata Aviliani dalam acara yang sama. 

Pemerintah menurut dia memiliki opsi mempermudah birokrasi perizinan usaha UMKM menjadi lebih efisien. 

“Jadi menurut saya, kita itu 'kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah itu' jangan dilakukan lagi. Harus dibalik,” tuturnya. 

Terlebih lagi, Aviliani menyebut perizinan sertifikasi ini justru tak sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto agar semua hal dipercepat. 

“Jadi mungkin ini juga perlu, karena kalau Pak Prabowo itu keinginannya cepat-cepat, tapi ternyata dalam proses perizinan juga nggak segampang itu. Jadi ini saya rasanya juga satu masukan yang sudah dilakukan,” ujarnya.

Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Ismed Saputra mengatakan menargetkan penyaluran pembiayaan ultra mikro atau UMi pada 1,47 juta debitur sebesar Rp9,4 triliun.

Baca Juga

Prabowo Tegaskan Kekuatan Ekonomi Indonesia Ada di Desa, 30 Ribu Koperasi Ditargetkan Beroperasi

Dari target tersebut pada semester I/2025, total penyaluran pembiayaan ultra mikro telah mencapai Rp3,79 triliun dengan total debitur sebanyak 745.653 orang, atau 50,7% dari target 2025. 

PT PNM juga menjadi salah satu mitra yang bisa menyalurkan langsung pada debitur. Oktober tahun lalu, PT PNM dan PIP menandatangani perjanjian pembiayaan ultra mikro dengan plafon Rp2,5 triliun. 

 “Sampai akhir tahun sebenarnya sudah ada pipeline-nya. Pencairan ini kan tidak sekaligus. Misalnya dengan penyalur PNM, bulan kemarin Rp2 triliun. Itu kan cairnya misal 40% tahap pertama, kemudian 40% tahap kedua, lalu ada tahap ketiga, ujar Ismed. 

Rekayasa Sosial Jadi Kunci Pemberdayaan

Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Arief Mulyadi mengatakan satu kunci pemberdayaan pengusaha ultra mikro yang dilakukannya adalah rekayasa sosial, yaitu menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan usaha, bukan sekadar menyediakan akses permodalan. 

Rekayasa sosial ini menurut Arief penting karena alam pikir masyarakat, terutama di pedesaan perlu didukung untuk agar lebih percaya diri berani mengambil keputusan menjadi pengusaha, termasuk menghadapi risikonya. 

“Rekayasa sosial untuk pemberdayaan semacam ini ada di kelompok nasabah. Saat ini ada sekitar 920.000 kelompok nasabah PNM Mekaar. Nasabah yang kami biayai ada yang belum pernah sekalipun menjalani usaha,” ujar dia.