Tiga Fakta soal Food Station, BUMD Jakarta yang Disorot Karena Beras Oplosan

2. Dituding Langgar Mutu dan Takaran, Tapi Masih Dibela Pemprov DKI

Meski tengah diperiksa, Wakil Gubernur DKI Rano Karno dan Kepala Dinas KPKP DKI Hasudungan Sidabalok tampak membela Food Station. Mereka menyatakan bahwa produk telah diuji di laboratorium terakreditasi dan menyebut tudingan dari pemerintah pusat—yakni dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman—tidak benar.

“Saya dapat laporan dari Food Station, itu tidak benar. Tapi kami akan audit lewat Inspektorat,” kata Rano.

3. DPRD DKI dan Publik Desak Audit Independen

Desakan untuk melakukan audit independen terhadap Food Station makin keras. DPRD Jakarta berjanji akan membongkar semua fakta. Meski Pemprov lebih memilih jalur audit internal, publik menuntut transparansi total.

Bahkan, penelusuran sidak yang dilakukan Polda Metro Jaya di Pasar Induk Cipinang menguatkan temuan adanya praktik pencampuran beras dengan kualitas di bawah standar yang dijual dengan harga premium.

Baca Juga

Presiden Prabowo Lakukan Video Call Bersama Ubed Cs Usai Tim Bulu Tangkis Indonesia Raih Medali Emas Pertama Asian Games 2026

Pemprov DKI: Jangan Tutup-Tutupi, Jelaskan Apa Adanya

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku telah menjalin komunikasi langsung dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Ia menekankan pentingnya keterbukaan dan meminta seluruh jajarannya tidak menyembunyikan fakta sekecil apa pun.

“Saya sudah sampaikan, semua harus bertanggung jawab. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Keterbukaan itu penting,” tegas Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (23/7).

Lebih lanjut, ia meminta jika memang ada penilaian yang keliru terhadap Food Station, maka penjelasan yang objektif dan transparan harus diberikan ke publik.

“Kalau memang tidak seperti yang dituduhkan, ya sampaikan sejujurnya. Tapi kalau salah, jangan lindungi,” tambahnya.

Pramono juga menegaskan bahwa dirinya tidak akan mencampuri proses hukum, dan menyerahkan sepenuhnya pada aparat penegak hukum.

“Kalau itu masuk ranah hukum, itu urusan aparat. Saya tidak akan ikut campur,” pungkasnya.

Apakah Food Station Bersalah?

Kasus ini belum menemukan ujung. Namun, keterlibatan nama besar seperti Food Station dan marahnya seorang Presiden menjadi sinyal bahwa dugaan beras oplosan bukan sekadar isapan jempol. Jika terbukti, maka publik patut menuntut pertanggungjawaban setimpal, tidak hanya dari produsen, tetapi juga dari pejabat daerah yang selama ini memberi perlindungan.