APPSI Apresiasi Pengungkapan Kasus Beras Oplosan oleh Mentan Amran: Bentuk Perlindungan Konsumen

tvOnenews.com - Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia Provinsi Jawa Barat (DPW APPSI Jabar), Yudi Setia Kurniawan memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah tegas Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam mengungkap kasus beras oplosan yang meresahkan masyarakat. 

Yudi menjelaskan, temuan tersebut tidak hanya membuka mata publik akan pentingnya pengawasan distribusi pangan, tetapi juga berdampak langsung terhadap meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pasar tradisional.

“Langkah cepat dan tegas Pak Menteri Pertanian dalam membongkar praktik curang beras oplosan adalah bentuk nyata perlindungan terhadap konsumen dan pedagang kecil. Kami di APPSI Jabar menyambut baik hal ini,” ujar Yudi saat dihubungi, Rabu (6/8).

Ia mengungkapkan, setelah kasus ini mencuat, masyarakat di wilayah Jawa Barat terlihat berbondong-bondong kembali ke pasar tradisional untuk membeli beras yang dinilai lebih terjamin kualitas dan keaslian jenisnya. Para pedagang pasar menyambut positif lonjakan pembeli tersebut.

“Ini menjadi momentum baik bagi pasar tradisional untuk kembali mendapatkan kepercayaan publik. Di pasar, masyarakat bisa langsung melihat kualitas beras, memilih sendiri, dan berinteraksi langsung dengan penjual. Tidak ada yang ditutupi,” tambahnya.

Yudi juga mengimbau pemerintah untuk terus memperkuat pengawasan terhadap rantai distribusi pangan, terutama bahan pokok seperti beras dan minyak goreng, agar praktik serupa tidak terulang. Ia menyatakan bahwa APPSI Jabar siap bekerja sama dengan pemerintah dalam menjaga keamanan pangan di pasar-pasar seluruh Jawa Barat dan Indonesia.

“Kami akan meningkatkan koordinasi dengan para pedagang, melakukan edukasi tentang pentingnya menjaga kualitas dan kejujuran dalam berdagang. Ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat yang sudah mulai pulih,” tutupnya.

Kasus beras oplosan yang berhasil diungkap Kementerian Pertanian beberapa hari lalu melibatkan praktik pencampuran beras premium dengan beras kualitas rendah yang dikemas ulang dan dijual dengan harga tinggi. Temuan ini menghebohkan publik dan memicu seruan agar pengawasan distribusi pangan diperketat.