Kemendagri Luncurkan Satu Data untuk Semua: Fondasi Pengentasan Kemiskinan, Stunting, hingga Inflasi

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) baru saja meluncurkan program Satu Data untuk Semua, Kamis, 28 Agustus 2025.

Program ini diharapkan memperkuat pelaksanaan Asta Cita pemerintahan Prabowo–Gibran, terutama terkait pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, dan pengendalian inflasi.

Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, menegaskan pentingnya regulasi yang jelas dalam tata kelola data kependudukan. 

“Regulasi itu kunci. Tanpa aturan, tata kelola tidak akan berjalan baik,” ujarnya dalam acara Summit Data Kependudukan Semester I Tahun 2025 yang digelar Kemendagri di Jakarta, dikutip Jumat (29/8/2025).

Menurut Teguh, Satu Data menjadi tulang punggung bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran. “Data kependudukan sangat strategis. Semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus bisa memanfaatkannya secara optimal,” katanya.

Ia menjelaskan, Dukcapil tengah meningkatkan kualitas sistem melalui aplikasi terpusat, server yang lebih kuat, serta rencana pembangunan data center baru. “Sistem dan infrastruktur harus terus diperbaiki. Kalau jaringannya lemah, pelayanan akan terganggu,” ucap Teguh.

Baca Juga

Tekanan Belum Usai, Rupiah Dibayangi Lonjakan Inflasi dan Susutnya Cadangan Devisa

Selain sistem, keamanan data juga menjadi perhatian utama. Ia mengingatkan maraknya kasus kebocoran data di era digital. “Keamanan itu nomor satu. Semua lembaga pengguna wajib mengikuti standar ISO 27001,” tegasnya.

Teguh menambahkan, akses data tidak serta-merta bisa dilakukan tanpa perjanjian kerja sama. Ada skema tarif berbeda untuk lembaga pemerintah dan swasta. “Untuk pemerintah dan lembaga sosial tidak dikenakan biaya, tapi untuk swasta berorientasi profit ada tarif resmi yang masuk ke PNBP,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Teguh juga menggarisbawahi pentingnya peran masyarakat dalam menjaga data pribadi. Ia meminta warga lebih bijak menggunakan dokumen kependudukan agar tidak disalahgunakan. “Lindungi data diri, jangan mudah membagikan NIK atau KTP ke pihak yang tidak jelas,” pesannya.

Ia menegaskan bahwa semua layanan Dukcapil tetap gratis dan inklusif. “Pelayanan kependudukan harus cermat, akurat, dan berkeadilan. Semua gratis, tidak dipungut biaya,” ucapnya.

Selain itu, Dukcapil juga mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), khususnya tenaga IT dan teknis di lapangan. “Sistem bagus percuma kalau SDM tidak profesional. Maka peningkatan kapasitas itu mutlak,” kata Teguh.