Dunia Usaha Butuh Kepastian Usai Reshuffle, Saleh Husin Sebut Menkeu Purbaya Perlu Lakukan Reformasi Struktural

Jakarta, tvOnenews.com - Pergantian posisi strategis Menteri Keuangan RI mendapat beragam respons dari berbagai kalangan, tak terkecuali dari dunia usaha dan industri.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan yang baru menggantikan Sri Mulyani.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian, Saleh Husin, memandang bahwa pergantian Menkeu merupakan hal wajar dalam dinamika politik dan ekonomi.

Menurutnya, keputusan Prabowo menggunakan hak prerogatifnya untuk mengubah formasi kabinet, khususnya kursi Menteri Keuangan, merupakan bentuk penyesuaian strategi dalam menjawab tantangan ekonomi nasional maupun global.

Saleh Husin menilai, hal terpenting bagi bagi pelaku usaha adalah kesinambungan arah kebijakan fiskal agar tidak menimbulkan ketidakpastian di sektor riil. 

“Selama transisi ini, yang terpenting adalah konsistensi arah kebijakan fiskal dan keberlanjutan program yang sudah berjalan, agar dunia usaha tidak menghadapi ketidakpastian yang berlebihan,” kata Seleh dalam keterangan tertulis yang diterima tvOnenews.com, Selasa (9/9/2025)..

Baca Juga

Usai Purbaya Bertemu Kepala BGN, Anggaran MBG Bakal Dipangkas

Saleh optimis bahwa reshuffle ini akan memberi dampak positif terhadap kebijakan fiskal dan ekonomi nasional.

Ia menilai kehadiran Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya menjabat Ketua Dewan Komisioner (DK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dapat memperkuat koordinasi dengan sektor riil.

“Dengan ditunjuknya Pak Purbaya selaku Menteri Keuangan yang baru, tentu diharapkan akan ada penajaman prioritas dalam menjaga stabilitas makro sekaligus memberikan ruang lebih luas bagi pertumbuhan industri dan penciptaan lapangan kerja,” jelasnya.

Mendorong Kebijakan Pro-Growth

Dengan dilantiknya Purbaya, Saleh mengungkapkan harapan pelaku industri terhadap kebijakan fiskal yang berpihak pada pertumbuhan.

Menurutnya, salah insentif bagi industri pengolahan akan menjadi kunci memperkuat daya saing nasional.

“Kami dari dunia industri berharap adanya kebijakan fiskal yang lebih pro-growth dengan mendorong insentif bagi industri pengolahan, baik melalui keringanan pajak, pembiayaan yang lebih terjangkau, maupun stimulus investasi. Selain itu, harmonisasi tarif dan bea masuk juga perlu ditata agar industri dalam negeri lebih kompetitif,” paparnya.

Perlu Reformasi Struktural dan Birokrasi

Saleh pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian RI itu juga menyoroti perlunya reformasi struktural di bidang fiskal agar dampaknya lebih terasa bagi pertumbuhan industri.