Dunia Usaha Butuh Kepastian Usai Reshuffle, Saleh Husin Sebut Menkeu Purbaya Perlu Lakukan Reformasi Struktural

“Reformasi struktural yang paling mendesak adalah perbaikan sistem perpajakan agar lebih adil, sederhana, dan mendorong kepatuhan sukarela. Selain itu, efisiensi belanja negara perlu diperkuat dengan fokus pada belanja produktif, terutama untuk infrastruktur, pendidikan vokasi, dan riset industri. Reformasi birokrasi dalam pengelolaan APBN juga penting untuk memastikan kebijakan lebih responsif terhadap kebutuhan dunia usaha,” ujar Saleh.

Menutup pandangannya terhadap Menkeu baru, Saleh menegaskan pentingnya komunikasi yang terbuka antara Kementerian Keuangan dengan asosiasi dunia usaha.

Forum dialog antara Kementerian Keuangan dengan asosiasi pelaku industri dalam hal ini baik Kadin maupun Apindo harus diperkuat sehingga aspirasi dunia usaha dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan.

“Dengan demikian, setiap kebijakan fiskal yang diambil dapat lebih tepat sasaran, mengurangi potensi distorsi, dan meningkatkan kepercayaan pelaku industri,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo resmi melantik 5 pejabat baru Kabinet Merah Putih dalam reshuffle yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025).

Pelantikan dan pengangkatan pejabat berlandas pada Keppres No 86P 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih 2024-2029.

Baca Juga

Bela Kebijakan Pemerintah yang Dikritisi Sudirman Said, Ketua Relawan Jarnas Pasang Badan

Selain Kemenkeu, perombakan kabinet pada Senin lalu terjadi di Kemenko Politik dan Keamanan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. (rpi)