Mendagri Beberkan 3 Strategi untuk Kepala Daerah Hadapi Pengalihan TKD Jumbo, Tito Berikan Contoh Ini

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah daerah diminta bersiap menghadapi kebijakan pengalihan alokasi transfer ke daerah (TKD) 2026 yang mencapai Rp693 triliun.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah dan DPR telah menyepakati tambahan anggaran TKD dari semula targetnya hanya sebesar Rp650 triliun menjadi Rp693 triliun untuk RAPBN 2026.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan perlunya langkah strategis agar dana besar tersebut benar-benar memberi manfaat optimal.

Melalui rapat koordinasi pemerintahan se-Sumatera di Batam, Kepulauan Riau, Minggu (21/9), Mendagri menjelaskan ada tiga strategi utama yang harus segera dilakukan kepala daerah.

Menurut Tito perubahan signifikan dalam kapasitas fiskal menuntut para pemimpin daerah lebih cermat dalam mengelola anggaran.

“Setidaknya ada tiga langkah yang perlu daerah lakukan. Pertama, adalah melakukan efisiensi belanja daerah,” ujar Tito dikutip dari Antara.

Tito menegaskan kepala daerah wajib mengawasi secara langsung penggunaan anggaran, terutama bagi wali kota dan bupati yang baru menjabat.

Ia menekankan jangan menyerahkan sepenuhnya kepada bawahan karena rawan terjadi inefisiensi.

Sebagai contoh, pihaknya menolak usulan kegiatan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) untuk penyusunan regulasi tata kelola perbatasan karena dinilai tidak efektif.

“Jadi efisiensi belanja daerah kuncinya. Caranya lihat, pelototin. Belanja pegawai tidak mungkin dikorupsi, karena harus dibayar, kalau tidak dibayar bisa protes, tapi operasional untuk pegawai itu bisa dikorupsi, di-mark-up,” tegasnya.

Tito juga mencontohkan Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, yang sukses memangkas biaya perjalanan dinas dan rapat.

Dana hasil efisiensi kemudian dialihkan untuk pembangunan bendungan dan irigasi seluas delapan ribu hektare sawah, sehingga petani langsung merasakan manfaatnya.

Langkah kedua adalah menggali sumber pendapatan asli daerah tanpa membebani masyarakat kecil.

Menurut Tito, pemda harus mendorong sektor swasta dan UMKM sebagai motor penggerak ekonomi.

Mantan Kapolri itu mencontohkan Daerah Istimewa Yogyakarta, salah satu provinsi yang ekonominya tetap tumbuh positif saat pandemi COVID-19 meski tanpa sumber daya alam unggulan.

“Saya sempat datangi langsung Sri Sultan untuk mengetahui kondisi tersebut. Disampaikan olehnya Sri Sultan bahwa ia menghidupkan UMKM,” kata Tito.

Mendagri menilai UMKM berbeda dengan sektor non-riil seperti saham yang bisa berpindah kapan saja.

Karena itu, pemda harus membangun komunikasi aktif dengan pelaku UMKM melalui insentif, kemudahan perizinan, akses kredit usaha rakyat (KUR), hingga penyediaan lokasi usaha.

Ia juga menekankan pentingnya mengoptimalkan peran BUMD sebagai sumber pendapatan daerah untuk memperkuat APBD.

Strategi ketiga adalah memanfaatkan berbagai program pemerintah pusat senilai Rp1.376 triliun.

Dana ini mencakup berbagai kegiatan, mulai dari koperasi desa/kelurahan merah putih, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), revitalisasi sekolah, layanan kesehatan, program sekolah rakyat, tambahan cadangan jalan, lumbung pangan, kampung nelayan, pembangunan jembatan, perumahan, hingga irigasi. (ant/rpi)