Sindiran Pedas Purbaya soal Pertemuan DPR dan Danantara: Jadi Ajang Curcol untuk Menekan Saya Kelihatannya

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan sindiran pedas terkait pertemuan anggota Komisi XI DPR RI dengan BPI Danantara.

Sindiran itu Menkeu sampaikan saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi XI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/9).

Dalam forum tersebut, legislator menyinggung keluhan BUMN energi, yakni Pertamina dan PLN, yang menyebut Kementerian Keuangan belum menuntaskan pembayaran subsidi serta kompensasi tahun 2024.

Merespons hal itu, Purbaya menegaskan Kemenkeu sudah menyalurkan dana kepada kedua perusahaan pelat merah tersebut. Ia bahkan meminta BUMN yang masih merasa belum menerima pembayaran untuk segera menghadap langsung kepadanya.

Purbaya menambahkan, ada kemungkinan perusahaan-perusahaan BUMN yang hadir dalam rapat dengan Komisi XI belum mendapatkan data terbaru mengenai penyaluran kompensasi dari APBN. Menurutnya, rapat yang digelar mendadak kerap membuat informasi yang disampaikan tidak lengkap.

Lebih jauh, Purbaya menyebut pertemuan antara Komisi XI DPR RI dengan BPI Danantara atau sejumlah BUMN baru-baru ini bisa saja menjadi ajang untuk menekan dirinya sebagai Menteri Keuangan.

Baca Juga

Sinergi Serikat Pekerja dan Pemantau Migas: Dorong Penguatan Kedaulatan Energi Melalui Penataan Regulasi

“Saya monitor proposal-proposal dari Danantara, setiap ada yang berhubungan dengan efisiensi, pengurangan cost dan segala macam, saya selalu akan PMN kalau bisa. Tapi sampai sekarang juga proposalnya nggak terlalu jelas-jelas amat," ujar Purbanya.

"Jadi kelihatannya ini arena Anda diskusi dengan Danantara semalam, dijadikan ajang curcol Danantara ke Anda ya untuk menekan saya kelihatannya,” sentilnya tanpa ragu.

Meski demikian, Purbaya mengakui masih ada kompensasi untuk program PSO BUMN di tahun 2025 yang belum cair, khususnya untuk kuartal I dan II. Namun, Menkeu memastikan pembayaran akan dilaksanakan pada Oktober mendatang sesuai prosedur.

“Memang 2025 masih ada yang belum dibayarkan. Triwulan pertama, kedua. Tapi kita mengikuti prosedur yang sedang berjalan sekarang. Kalau kita lihat nanti bulan Oktober yang triwulan pertama, kedua akan kita bayarkan penuh,” jelasnya.

Dengan gaya 'koboi, Purbaya juga komitmen bahwa kementeriannya konsisten menjalankan aturan, sekaligus menepis anggapan adanya penundaan yang disengaja. (rpi)