Setahun Berdampak: EBT Jadi Langkah Nyata Menuju Indonesia Mandiri Energi

Jakarta, tvOnenews.com - Setahun kebijakan Energi Baru Terbarukan (EBT) dijalankan, hasilnya mulai terlihat nyata. Pemerintah menunjukkan langkah tegas untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan memperkuat kemandirian energi nasional.

Ketergantungan pada sumber energi fosil yang harganya terus melonjak selama ini membuat devisa negara tertekan. Karena itu, pemerintah memanfaatkan potensi besar EBT yang tersebar di berbagai wilayah untuk mempercepat transisi menuju energi bersih.

Berbagai program dijalankan, termasuk pengembangan bioenergi dan pembangunan pembangkit listrik ramah lingkungan. Salah satunya adalah program bioenergi B40, yakni campuran 40 persen biodiesel dari minyak sawit dan 60 persen solar.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa hingga September 2025, realisasi program campuran bahan bakar biodiesel 40 persen atau B40 telah mencapai 10,57 juta kiloliter. Program ini juga meningkatkan nilai tambah Crude Palm Oil (CPO) hingga Rp14,7 triliun.

Selain itu, kebijakan B40 telah menghemat devisa hingga Rp93,43 triliun, menyerap lebih dari 1,3 juta tenaga kerja, dan menurunkan emisi karbon hingga 28 juta ton.

“Petani sawit menjadi pahlawan energi baru. Program transisi energi ini membuka lapangan kerja baru sambil menjaga kelestarian bumi. Dari kebun sawit rakyat hingga tangki kendaraan bermotor, rantai nilai biodiesel telah menjadi bukti Indonesia mampu menciptakan ekosistem energi yang mandiri, berkelanjutan, dan berkeadilan,” ucap Bahlil di Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Baca Juga

Pemerintah Siap Bangun Ekosistem Emas, Deputi Bidang ESDM Kemenko Perekonomian: Berkontribusi Bagi Perekonomian Indonesia

Selain bioenergi, pemerintah juga mempercepat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan memperluas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di berbagai daerah.

“Pemerintah sudah meresmikan puluhan pembangkit energi terbarukan, mempercepat proyek PLTS berkapasitas 100 gigawatt (GW),” ujar Bahlil.

Tahun 2025 menjadi momentum penting dalam sejarah pengembangan EBT di Indonesia. Pada 20 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 26 pembangkit listrik dengan total kapasitas 3,2 gigawatt (GW), di mana 89 persen di antaranya berbasis EBT.

Kemudian, pada 26 Juni 2025, pemerintah kembali meresmikan 55 pembangkit listrik baru dengan total kapasitas 379,7 megawatt (MW). Dari jumlah tersebut, delapan merupakan PLT Panas Bumi, sedangkan sisanya PLTS yang tersebar di 15 provinsi.

Pemerintah juga terus memperkuat kerja sama lintas sektor dalam memperluas akses terhadap energi bersih. Di sejumlah desa, pembangunan PLTS komunal mulai menghadirkan perubahan: biaya listrik menurun, kegiatan ekonomi meningkat, dan lapangan kerja baru terbuka.

“Pemerintah melibatkan koperasi desa dalam transisi energi. Ekonomi dan ekologi tidak harus dipertentangkan, keduanya bersinergi menciptakan fondasi pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan merata,” tutur Bahlil.

Sebagai wujud komitmen jangka panjang, pemerintah menargetkan bauran EBT nasional mencapai 19–23 persen pada tahun 2030, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN).

Kebijakan ini bukan hanya soal efisiensi dan lingkungan, tetapi juga tentang masa depan ekonomi nasional. Dengan energi yang lebih bersih dan mandiri, Indonesia melangkah pasti menuju ketahanan energi yang berkelanjutan. (rpi)