KSP Apresiasi Capaian Besar BPJPH, Sertifikasi Halal Digadang Jadi Pilar Kemandirian Ekonomi Nasional

Jakarta, tvOnenews.com - Kantor Staf Presiden (KSP) menyampaikan apresiasi terhadap capaian Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH RI) yang dinilai berhasil memperkuat penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) sekaligus memberikan kontribusi besar bagi pengembangan ekosistem halal nasional.

Hal itu disampaikan dalam Gathering bersama Kepala BPJPH bertema “Sertifikasi Halal untuk Kemandirian Ekonomi: Kontribusi BPJPH dalam Mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto” yang digelar di FX Sudirman, Jakarta, Jumat pekan lalu.

Apresiasi tersebut sekaligus penegasan bahwa program sertifikasi halal kini menjadi bagian strategis dalam mendorong kemandirian ekonomi nasional. Agenda itu sejalan dengan arah pembangunan yang tercantum dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto serta kerangka RPJMN 2025-2029.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muhammad Qodari yang hadir dalam acara itu menegaskan pentingnya ekosistem halal dalam mendorong kemandirian ekonomi.

“Kami ingin menyampaikan apresiasi kepada BPJPH atas capaian luar biasa dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Indonesia,” kata Muhammad Qodari dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (25/11/2025).

Berdasarkan data Sihalal BPJPH per 21 November 2025, lembaga tersebut telah menerbitkan 3 juta sertifikat halal dengan total 10,3 juta produk yang tersertifikasi.

Baca Juga

Buntut Kasus Penyadapan, Presiden Prabowo Beri Intruksi Khusus ke Kapolri

Kinerja itu ditopang oleh ekosistem layanan halal yang semakin kuat, yang kini memiliki 116 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), 339 Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), 107.089 Pendamping PPH, 25.369 penyelia halal terlatih, serta 3.255 juru sembelih halal. BPJPH juga telah menjalin kerja sama saling pengakuan atau MRA dengan 98 lembaga halal luar negeri.

Qodari turut menyoroti kolaborasi BPJPH dengan berbagai pemangku kepentingan dalam memperkuat keberlanjutan ekosistem halal nasional.

"Kami juga mengapresiasi BPJPH, BGN, dan mitra terkait yang telah menyepakati langkah strategis untuk memperkuat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penerapan sertifikasi halal pada seluruh SPBG." sambungnya.

"Kolaborasi ini merupakan perwujudan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 untuk memastikan bahwa program MBG memenuhi standar halal, sekaligus mendukung Asta Cita Presiden dalam meningkatkan kualitas kesehatan,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa Indonesia terus mencatat kemajuan dalam ekonomi halal global. Mengacu pada State of the Global Islamic Economy Report 2024–2025, Indonesia menempati posisi ketiga dunia dalam kinerja ekonomi Islam.

“Capaian ini menunjukkan bahwa produk halal Indonesia telah mampu menembus pasar internasional dan diakui kualitasnya oleh negara-negara konsumen terbesar produk halal dunia,” tuturnya.

Qodari kemudian juga menjelaskan peran KSP sebagai pengawal kebijakan prioritas Presiden, termasuk percepatan sertifikasi halal bagi UMKM melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga.

KSP mendorong digitalisasi layanan halal, memantau pengembangan kawasan industri halal, memperkuat diplomasi ekonomi halal, dan mendukung sektor pariwisata yang terintegrasi dengan layanan dan produk bersertifikat halal.

Terkait hal itu, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyambut baik dukungan KSP tersebut dan menilai kolaborasi lintas lembaga sebagai fondasi penting dalam memperkuat daya saing produk halal nasional. 

Sinergi itu diharapkan mempercepat terwujudnya kemandirian ekonomi melalui pengembangan ekosistem halal yang makin adaptif dan kompetitif.

"Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya (atas) dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap (penyelenggaraan Jaminan Produk) halal yang luar biasa. Tahun depan kita mendapatkan (dukungan anggaran untuk kuota sebanyak) 1.350.000 (bagi) pengusaha mikro kecil digratiskan (sertifikasi halalnya) oleh Bapak Presiden." pungkasnya. (rpi)