Jelang Nataru, Pemerintah Pastikan Pasokan dan Harga BBM di SPBU Nelayan Tetap Aman

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah terus mendorong pemerataan akses energi sebagai bagian dari upaya menghadirkan keadilan energi hingga ke wilayah pesisir.

Hal itu ditegaskan tim Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) saat meninjau operasional Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nelayan di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah.

Menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), BPH Migas ingin memastikan bahwa nelayan memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan harga sesuai ketentuan serta jarak yang lebih dekat dari permukiman.

Sebagai informasi, SPBU Nelayan di Donggala dikelola oleh koperasi nelayan dengan dukungan pembiayaan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Anggota Komite BPH Migas, Erika Retnowati, menilai kehadiran fasilitas tersebut memberikan dampak langsung bagi aktivitas melaut nelayan.

“Para nelayan sangat bersyukur dengan adanya SPBU Nelayan ini karena dapat membeli BBM dengan harga yang sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan Pemerintah, contohnya solar," ujar Erika, dikutip Selasa (23/12/2025).

Baca Juga

Dampak Kontrak SPBU Habis, BBM di Lubuk Basung Agam Langka

"Tadi kami sempat bertanya pada pengelola dari SPBU Nelayan ini, biasanya nelayan membeli solar itu bervariatif sekitar Rp3.000 hingga Rp4.000/liter di atas harga Solar di SPBU yang diperoleh dari pengecer sekitarnya. Dan dengan adanya SPBU Nelayan ini, mereka bisa membeli langsung dengan harga Rp6.800 per liter,” imbuhnya.

Selain harga yang lebih terjangkau, nelayan juga merasakan efisiensi jarak dan waktu. Sebelumnya, SPBU terdekat berada sekitar 21 kilometer dari lokasi tinggal nelayan, sehingga menambah biaya operasional.

Erika menambahkan, nelayan setempat telah memahami mekanisme penggunaan Surat Rekomendasi untuk pembelian BBM bersubsidi dan kompensasi.

Ia menjelaskan bahwa penyaluran solar baru berjalan satu hari, sementara pertalite telah tersedia selama sepekan.

Selain BBM subsidi, SPBU Nelayan juga menyalurkan pertamax sebagai BBM nonsubsidi bagi masyarakat umum, dengan tingkat minat yang cukup tinggi.

Anggota Komite BPH Migas lainnya, Harya Adityawarman, mengapresiasi pemanfaatan kredit permodalan oleh koperasi nelayan dan berharap dukungan tersebut dapat diperluas untuk pengadaan sarana pendukung operasional lainnya. Ia juga menilai sistem operasional SPBU Nelayan telah terintegrasi secara digital.