Akademisi Unand Soroti Transformasi Kebijakan Mentan Amran dalam Ekosistem Pangan Nasional: Ini Strategi Bisnis

Jakarta, tvOnenews.comm - Upaya RI mencapai swasembada pangan nasional kini memasuki tahap transformasi yang lebih menyeluruh. Kebijakan pertanian tidak lagi ditempatkan sebagai agenda jangka pendek, melainkan sebagai dasar pembangunan ekosistem pangan yang kuat, kompetitif, dan berkelanjutan.

Akademisi Universitas Andalas, Muhammad Makky, menilai kebijakan yang dijalankan Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menunjukkan perubahan signifikan dalam tata kelola pangan nasional.

Pemerintah dinilai tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai penggerak ekosistem yang memastikan keseimbangan rantai produksi dari hulu hingga hilir.

“Ini strategi bisnis yang dirancang oleh Pak Menteri. Kita melihat program yang dirancang ini bukan berbasis government project, tapi sudah mempertimbangkan skala bisnis,” kata Makky dalam forum diskusi, Jumat (26/12/2025).

Ia menilai transformasi tersebut tampak dari fokus pemerintah dalam menciptakan kepastian usaha di sektor pertanian. Kepastian ini menjadi elemen penting untuk menjaga stabilitas produksi, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat posisi petani dalam sistem pangan nasional.

Makky menjelaskan, penguatan ekosistem pangan dilakukan melalui intervensi yang terintegrasi, mulai dari penyediaan sarana produksi, pembenahan infrastruktur pertanian, hingga penguatan distribusi dan cadangan pangan.

Baca Juga

Satgas Pangan Bongkar Modus Mafia Jual Beras Fortifikasi hingga Rp42 Ribu per Kg

Pendekatan tersebut dinilai krusial untuk menjaga stabilitas produksi di tengah tantangan perubahan iklim dan dinamika global.

“Pemerintah menyiapkan pupuk, benih, mesin-mesin pertanian, dan program seperti optimasi lahan atau rehabilitasi lahan pertanian. Ini cukup penting karena produktivitas kita bisa meningkat dengan jaminan suplai air dan sistem drainase yang baik, bahkan di musim kering maupun saat curah hujan ekstrem,” jelasnya.

Selain itu, perbaikan tata kelola juga terlihat dari penyederhanaan layanan bagi petani. Kemudahan akses terhadap pupuk, benih, dan alat mesin pertanian dinilai mampu mendorong peningkatan produksi sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat di sektor pertanian.

“Dengan proses yang sederhana, lebih fleksibel, dan rantai birokrasi yang pendek, masyarakat yang sebelumnya tidak dapat mengakses pupuk subsidi kini bisa lebih mudah. Begitu juga dengan bantuan alsintan atau kebutuhan benih,” terangnya.

Makky juga menyoroti peran pemerintah dalam mengawal distribusi dan menjaga stabilitas harga pangan. Menurutnya, pengelolaan stok dan pengawasan pasar yang efektif dapat menekan fluktuasi harga sekaligus melindungi kepentingan produsen dan konsumen.

“Di sini bukan hanya memberikan kepastian jaminan keuntungan dan kemudahan memperoleh aset, tetapi juga adanya intervensi langsung yang menyebabkan masyarakat merasa dikawal dan diperhatikan,” tegasnya.

Ia menambahkan, pemberian insentif kepada petani menjadi faktor penting dalam transformasi kebijakan tersebut. Insentif itu diwujudkan melalui penjaminan harga hasil panen agar petani memperoleh kepastian pendapatan.

“Insentif diberikan dalam bentuk penjaminan harga. Ini adalah satu kunci karena dengan harga yang terjamin, ada kepastian keuntungan yang akan diperoleh di akhir produksi,” ucapnya.

Menurut Makky, pendekatan berbasis ekosistem ini memberikan dampak jangka panjang yang signifikan. Selain meningkatkan produksi, kebijakan tersebut juga membangun kepercayaan pelaku usaha tani dan membuka peluang regenerasi petani.

Ia menganggap bahwa transformasi kebijakan pertanian saat ini menjadi langkah strategis untuk menyiapkan sektor pangan nasional yang mandiri, adaptif, dan siap menghadapi tantangan ke depan.

Sebagai informasi, sektor pertanian nasional terus menunjukkan perkembangan positif. Pemerintah secara konsisten meluncurkan berbagai kebijakan dan program strategis guna meningkatkan produktivitas, memperbaiki kesejahteraan petani, serta mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan. (rpi)