Komisi VI DPR Kritik Arah Kebijakan Ekonomi, 2026 Jangan Hanya Jadi Tahun Jaga Stabilitas

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid mengkritik arah kebijakan ekonomi pemerintah yang dinilai masih terlalu berfokus pada menjaga stabilitas makro, tanpa diikuti transformasi struktural yang jelas.

Di tengah ancaman perlambatan ekonomi global hingga 2026, ia menegaskan Indonesia tidak punya banyak waktu untuk menunda perubahan arah kebijakan.

Nurdin Halid menilai stabilitas ekonomi pascapandemi memang penting, namun belum cukup untuk menjawab persoalan mendasar yang terus berulang.

Ia menyoroti kemiskinan, ketimpangan, keterbatasan lapangan kerja berkualitas, serta ketergantungan pada sektor ekstraktif dan impor strategis yang dinilai masih menjadi masalah serius ekonomi nasional.

“Tahun 2026 harus dijadikan momentum kebangkitan Ekonomi Pancasila yang berdaulat dan berkeadilan,” kata Nurdin Halid, Kamis (1/1/2026).

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang ada belum sepenuhnya berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga

Terus Sampaikan Suara Rakyat, Gubernur Malut Sherly Tjoanda Dipuji DPR karena Komitmen Kejar Pembangunan

Ia menegaskan Indonesia tidak boleh hanya puas pada angka-angka makro tanpa perubahan nyata pada struktur ekonomi.

“Indonesia tidak cukup hanya menjaga stabilitas, tetapi harus melakukan transformasi ekonomi yang berlandaskan amanat Pasal 33 UUD 1945 agar pertumbuhan benar-benar berdampak pada kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Nurdin Halid juga mengingatkan pemerintah agar tidak terus bergantung pada ekspor bahan mentah dan pasar global.

Ia menilai perlambatan ekonomi global yang diproyeksikan berlanjut hingga 2026 seharusnya menjadi alarm untuk segera memperkuat basis ekonomi domestik.

“Perlambatan ekonomi global menjadi peringatan penting bagi Indonesia untuk memperkuat basis ekonomi domestik,” kata Nurdin Halid.

Ia mendorong pemerintah memprioritaskan penguatan industri nasional, hilirisasi sumber daya alam, serta pengurangan ketergantungan impor.

Selain itu, Nurdin Halid menilai peran BUMN, koperasi, dan UMKM belum dimaksimalkan sebagai pilar utama Ekonomi Pancasila.

Tanpa sinergi yang kuat antarsektor tersebut, ia menilai pertumbuhan ekonomi berpotensi hanya dinikmati kelompok tertentu dan tidak mendorong pemerataan pembangunan.

“Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya dinikmati segelintir kelompok, tetapi harus dirasakan secara adil oleh seluruh rakyat,” tegasnya.

Nurdin Halid menambahkan Komisi VI DPR RI akan terus mengawal dan mengkritisi kebijakan ekonomi pemerintah agar sejalan dengan nilai-nilai Ekonomi Pancasila dan amanat konstitusi. (rpi/iwh)