Pastikan Stabilisasi Harga Beras, Pemerintah Perpanjang Penyaluran Program SPHP Hingga 31 Januari 2026

Kondisi itu memberikan ruang yang memadai bagi pemerintah untuk terus melakukan intervensi pasar secara terukur.

Penyaluran SPHP beras 2025 tetap dilakukan melalui berbagai kanal distribusi, termasuk Koperasi Desa Merah Putih, pasar rakyat, ritel modern, serta kegiatan Gerakan Pangan Murah, guna menahan laju kenaikan harga di tingkat konsumen.

Sementara terkait rencana pelaksanaan SPHP beras tahun 2026, Bapanas masih berproses untuk pengajuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) kepada Kementerian Keuangan.

Untuk target salur SPHP beras 2026 telah disetujui secara mufakat berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Terbatas Kementerian Koordinator Bidang Pangan tanggal 29 Desember 2025 sebesar 1,5 juta ton.

Sarwo menambahkan, skema RPATA juga telah diterapkan pada perpanjangan pelaksanaan bantuan pangan tahap kedua tahun 2025 yang berupa beras dan minyak goreng kepada masing-masing Penerima Bantuan Pangan (PBP).

Realisasinya per 9 Januari 2026, Bulog telah menyalurkan kepada 17,582 juta PBP atau setara dengan 351,6 ribu ton beras dan 70,3 juta liter minyak goreng secara nasional.

Baca Juga

Sidak Stok Beras di Palembang, Wamentan: Tembus 5 Juta Ton, Tertinggi Sepanjang Sejarah

Sebelumnya, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, ketersediaan beras secara nasional sangat aman sehingga tak ada alasan bagi para pelaku usaha sektor perberasan untuk memasang harga melebihi ketentuan.

"Stok (CBP akhir tahun) kita 3,2 juta ton, pernah dulu Indonesia mendapatkan penghargaan di 1984 dari FAO. Saat itu stoknya hanya 2 juta ton. Kita sekarang 4 juta ton (stok CBP) pernah diraih (pertengahan 2025) dan akhir tahun 3,2 juta ton," kata Amran.(ant)