Banjir Sumatra Lumpuhkan Sawah, Komisi IV DPR Desak Pemerintah Amankan Mata Pencaharian Petani

Jakarta, tvOnenews.com - Komisi IV DPR RI menyoroti dampak serius banjir di Sumatra Barat, Sumatera Utara, dan Aceh yang melumpuhkan sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan.

Pemerintah didesak tidak hanya fokus pada rehabilitasi lahan, tetapi juga memastikan mata pencaharian petani tetap berjalan.

Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto mengatakan, rapat kerja digelar khusus untuk meminta penjelasan tiga kementerian mitra terkait langkah konkret penanganan dampak banjir di Sumatera.

“Ya, hari ini kami memang sengaja dari Komisi IV meminta kehadiran tiga menteri mitra Komisi IV, Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan Perikanan untuk kita ingin mengetahui apa rencana-rencana kementerian/pemerintah untuk mengatasi dampak daripada banjir yang ada di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh,” kata Titiek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Menurutnya, koordinasi lintas kementerian menjadi krusial karena bencana banjir berdampak langsung pada sawah, laut, hingga kawasan hutan.

“Koordinasinya bagaimana, ini kan menyangkut pertanian dan kelautan, kehutanan. Petani-petani ini kan banyak sawahnya yang tidak bisa ditandurin lagi,” ujarnya.

Titiek menegaskan, meski rehabilitasi lahan direncanakan, proses tersebut membutuhkan waktu yang tidak singkat.

Karena itu, pemerintah diminta memikirkan sumber penghidupan petani selama masa pemulihan.

“Walau toh mau direhabilitasi, direhab, itu perlu waktu. Kami ingin bertanyakan, dalam menunggu rehabilitasi ini, kemudian perlu, mereka apa punya mata pencaharian di mana tindakan-tindakan daripada kementerian-kementerian pemerintah ini,” katanya.

Ia menyebut, Komisi IV telah menerima paparan dari pemerintah, termasuk rencana pembentukan satuan tugas lintas kementerian untuk mempercepat penanganan pascabencana.

“Insya Allah pemerintah sudah punya membentuk satgas antar kementerian. Jadi mudah-mudahan ini bisa segera teratasi,” ujar Titiek.

Selain itu, bantuan darurat juga mulai disalurkan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

“Paling tidak tadi dari Kementerian Pertanian ada bantuan-bantuan pangan, minyak, beras dan sebagainya,” ucapnya.

Terkait kebutuhan anggaran, Titiek mengakui besarnya kerusakan membuat pemerintah mengajukan tambahan dana dalam jumlah signifikan.

“Ya kalau tentu untuk kerusakan yang sebegitu besar, anggaran permintaan anggaran 1,7 T ya cukup. Dan Kementerian Pertanian tadi mintanya 5,1 T malahan,” katanya.

Meski demikian, Komisi IV memastikan akan mendukung tambahan anggaran demi pemulihan sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan di wilayah terdampak.

“Jadi intinya kami dari Komisi IV akan mendukung, menyetujui tambahan anggaran untuk rehabilitasi pemulihan lahan dan area-area yang terdampak ini yang menyangkut mitra-mitra Komisi IV,” pungkas Titiek. (rpi/rpi)