Bahlil Siapkan Harga Pokok Minimum Timah Rakyat, Bangka Belitung Jadi Prioritas

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan akan segera menerbitkan kebijakan Harga Pokok Minimum (HPM) untuk komoditas timah.

Kebijakan ini ditujukan untuk menjaga stabilitas harga serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

"Dalam waktu dekat ini, saya akan mengeluarkan HPM Timah agar harga timah masyarakat selalu terjaga dengan baik," kata Bahlil Lahadalia usai melantik Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Kepulauan Babel Hidayat Arsani di Pangkalpinang, Minggu (25/6/2026).

Bahlil menjelaskan, Bangka Belitung memiliki potensi besar di sektor sumber daya alam, khususnya bijih timah.

Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih tertata, termasuk penataan ulang aktivitas pertambangan, agar pengelolaannya memberikan manfaat optimal bagi masyarakat daerah.

"Regulasi HPM untuk timah ini untuk menjaga harga bijih timah rakyat, agar para pengusahanya bagus tetapi masyarakat penambang juga bagus. Jangan pengusahanya dibuat baik tetapi rakyat tidak baik dan ini tidak boleh," katanya.

Baca Juga

Konflik Asia Barat Masih Panas, Bahlil Sebut Pemerintah Buka Potensi Impor Minyak dari Rusia

Ia menambahkan, percepatan penerbitan regulasi HPM timah dilakukan melalui koordinasi intensif antara Kementerian ESDM dan Komisi XII DPR RI.

"Saya sudah berkoordinasi dengan Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya untuk segera mengeluarkan regulasi HPM timah ini, agar harga timah timah rakyat selalu terjaga dengan baik dan juga mendorong investasi sektor pengolahan timah di daerah ini," katanya.

Menurut Bahlil, masuknya investasi di sektor timah harus memberikan dampak langsung bagi perekonomian masyarakat Bangka Belitung.

"Investasi ini harus tumbuh bersama-sama rakyat. Investasi tumbuh maka ekonomi masyarakat juga harus tumbuh," katanya. (ant/rpi)