Menkeu Purbaya Tegaskan Satgas P2SP Tak Main-main, Aduan Bisnis Tak Sekadar “Masuk Laci”

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan pemerintah serius membenahi iklim investasi nasional melalui mekanisme penyelesaian hambatan usaha atau debottlenecking.

Ia memastikan setiap laporan pelaku usaha yang masuk ke Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) akan diproses tuntas dan terus dipantau, bukan sekadar diputus lalu masuk ke dalam laci.

“Kita akan proses ini betul-betul, dan ini kan akan di… yang setiap hasil rapat akan dimonitor jalan apa enggak. Jadi jangan dikira kita habis putusin terus kita lupain, enggak, ini kita jalan terus,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026).

Purbaya juga mengimbau para pelaku usaha lain yang masih menghadapi kebuntuan regulasi dan administrasi agar tidak ragu menyampaikan pengaduan. Pemerintah, kata dia, tengah bekerja serius memperbaiki iklim investasi di Indonesia.

“Dan pelapor yang lain ya saya imbau jangan takut untuk ngadu masalah-masalah apa aja yang mereka hadapi ketika mereka melakukan bisnis di Indonesia. Kita sedang memperbaiki iklim investasi secara serius,” tegasnya.

Dalam sidang debottlenecking yang digelar secara terbuka tersebut, Purbaya memimpin pembahasan dua kasus utama yang dilaporkan pelaku usaha.

Baca Juga

Pajak Marketplace Mundur ke November 2026, DJP Sebut Uang Pedagang Online yang Sudah Dipungut akan Dikembalikan

Kasus pertama berasal dari Indonesian National Shipowners Association (INSA) terkait penerapan pajak penghasilan serta pengenaan PPN dan PPh terhadap kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia.

Sementara kasus kedua diajukan CV. Sumber Pangan yang mempersoalkan perbedaan penetapan kode Harmonized System (HS) atas impor PIR Sandwich Panel.

Bendahara negara itu mengakui proses birokrasi kerap berjalan lambat dan bertele-tele. Namun, menurutnya, mekanisme lintas kementerian yang dijalankan Satgas P2SP justru penting untuk memastikan setiap keputusan diambil secara hati-hati, transparan, dan berbasis aturan.

“Tadi kan Anda lihat, birokrat tuh lama banget, kesel kan? Emang begitu. Tapi itu birokrat yang kita beresin. Ini kebetulan sebelah sini birokrat kan tadi bertele-tele, emang seperti itu caranya. Makanya Satgas ini penting karena ini lintas kementerian dan didukung oleh Keppres,” ungkapnya.